Breaking News:

Mewujudkan UNBK yang Berkeadilan dan Berkelanjutan

Bagi sekolah yang belum memenuhi persyaratan menggelar UNBK, maka cukup UN berbasis kertas seperti tahun-tahun sebelumnya.

Editor: BPost Online

Oleh: Muhammad Gazali Mpd I
Pemerhati pendidikan, Kepala SMA Negeri 10 Banjarmasin

Gaung Ujian Nasional (UN) 2016 belum begitu terasa, meskipun jadwal pelaksanaannya tinggal empat bulan lagi. UN tingkat SMA/sederajat dimulai 4 April 2016, dan SMP/sederajat 9 Mei 2016. Esensi penting UN 2016 sejatinya terletak pada dua hal yakni UN berbasis kertas dan UN Berbasis Komputer (UNBK), serta hasil UN bukan lagi sebagai penentu kelulusan.

Bagi sekolah yang belum memenuhi persyaratan menggelar UNBK, maka cukup UN berbasis kertas seperti tahun-tahun sebelumnya. Sebaliknya, bagi sekolah yang sudah memenuhi persyaratan dan lolos verifikasi, maka diizinkan menggelar UNBK 2016.

Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) atau Computer Based Test (CBT), merupakan sistem pelaksanaan ujian menggunakan komputer sebagai media ujiannya. Dalam pelaksanaannya, berbeda dengan sistem ujian nasional berbasis kertas atau Paper Based Test (PBT), yang selama ini berjalan. Alur penyelenggaraan UNBK, menggunakan sistem semi-online yaitu soal dikirim dari server pusat secara online melalui jaringan (sinkronisasi) ke server lokal (sekolah), kemudian ujian siswa dilayani oleh server lokal (sekolah) secara offline. Selanjutnya, hasil ujian dikirim kembali dari server lokal (sekolah) ke server pusat secara online (upload).

Melihat alur penyelenggaraan UNBK dan syarat untuk sekolah yang diberi lampu hijau untuk melaksanakannya, maka perlu diperhatikan detail-detailnya agar saat hari-H berjalan lancar. Tiga komponen yang mempengaruhi lancar tidaknya UNBK meliputi; (1) Sarana dan prasarana, (2) Sumber Daya Manusia (SDM) yang terdiri atas proktor utama, proktor pendamping, dan teknisi, serta (3) Server. Persiapan sarana dan prasarana yang dirasa penting selain yang utama laptop/komputer dengan spesifikasi yang disyaratkan, adalah sarana listrik dan IT. Selain genset untuk mengantisipasi listrik mati, komunikasi dengan PLN agar daerah-daerah di mana sekolah menyelenggarakan UNBK, diberikan jaminan tidak byar-pet. Kemudian, dari segi SDM, perlu adanya pelatihan intensif guna mematangkan teknis jalannya UNBK agar berlangsung lancar dan bebas hambatan.

Berkeadilan

Untuk wilayah Kalimantan Selatan, ada 75 SMA/sederajat dan SMP yang ditunjuk melaksanakan ujian nasional secara online (Tajuk Banjarmasin Post, 24/11/2015), dengan 20 sekolah di antaranya di kota Banjarmasin. Artinya, 26,7 % sekolah yang ditunjuk melaksanakan UNBK 2016 berada di ruang lingkup Kota Banjarmasin. Pertanyaannya adalah bagaimana nasib sekolah-sekolah yang berada di pinggiran?

Sekolah-sekolah yang tidak dapat mengikuti UNBK 2016, rata-rata terkendala masalah sarana dan prasarana, terutama untuk laptop/komputer dengan spesifikasi yang disyaratkan. Dinas pendidikan harusnya sudah menyiapkan sarana dan prasarana jauh-jauh hari dengan menerapkan asas sekolah yang berkeadilan. Moto education for all atau pendidikan untuk semua ibarat masih jauh panggang dari api dan masih sebatas mimpi. Kebijakan pemerintah terkait pemerataan pendidikan pun masih terkesan ada keberpihakan pada kelompok tertentu. Seharusnya pemerintah berpikir kontradiktif atau berbanding terbalik, yaitu dengan memberikan perhatian lebih besar kepada sekolah pinggiran yang memang memerlukan sarana dan prasarana yang memadai.

Selain itu, komite sekolah di perkotaan, sangat berbeda dengan komite sekolah pinggiran diukur dari tingkat kemapanannya. Sehingga sekolah di perkotaan jika ingin membeli alat-alat lebih mudah. Sedangkan sekolah di pinggiran, jangankan membeli sarana dan prasarana, untuk bayar saja kesulitan, karena tergolong ekonomi menengah ke bawah. Lain ceritanya, jika dana BOS diperbolehkan untuk membeli laptop. Karena selama ini, yang diperbolehkan untuk membeli laptop/komputer hanyalah berasal dari dana untuk perbaikan atau rehab dan juga mengandalkan iuran dari komite sekolah yang sangat terbatas untuk sekolah-sekolah pinggiran.

Belum lagi tentang hak anak untuk memperoleh pendidikan yang layak. Dalam UU Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003, secara umum disebutkan bahwa prinsip penyelenggaraan pendidikan adalah diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. Kemudian, pada UU Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003, bab IV pasal 5 ayat 1 ditegaskan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Dalam konteks UNBK, kalau sampai siswa dibebani untuk membawa sendiri laptop, secara tidak langsung menimpakan tanggung jawab kepada orangtua.

Halaman
12
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved