Pemprov Kalsel Bujuk Pertamina untuk Mengelola Blok Larilarian
Asisten 1 Bidang Pemerintahan Pemprov Kalsel Suhardjo mengatakan akan berkoordinasi Dirjen Keuangan terkait fee pengelolaan blok yang kaya gas itu
Penulis: Nurholis Huda | Editor: Elpianur Achmad
BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Meski belum ada keputusan dari pemerintah pusat terkait pengelolaan blok Pulau Larilarian, tidak membuat Pemprov Kalsel hanya berpangku tangan.
Sekdaprov Kalsel, HM Arsyadi usai mengikuti rapat paripurna dengan di DPRD Kalsel, Rabu (30/12), mengatakan, sedang melakukan lobi dengan berbagai pihak untuk mengelola blok Larilarian, termasuk ke Pertamina.
"Kita menawarkan ke Pertamina. Kita juga masih menunggu fasilitasi untuk membicarakannya dengan Sulbar," katanya.
Untuk bagi hasil, sambungnya, sudah disampaikan ke kementerian keuangan. Tetapi belum ada jawaban.
Asisten 1 Bidang Pemerintahan Pemprov Kalsel Suhardjo, mengatakan akan berkoordinasi Dirjen Keuangan terkait fee dari pengelolaan blok yang kaya gas itu.

Pulau Larilarian
Kalau untuk pembagian, kata dia, sudah jelas yakni lima persen untuk Sulawesi Barat, dan lima persennya lagi untuk Kalimantan Selatan.
Menurut dia, yang jadi persoalan justru soal administrasi, karena seharusnya yang menangani adalah badan usaha milik daerah (BUMD)."
"Sulbar juga belum dapat fee. Kalau sudah ada, saya yakin itu di luar gas. Kan banyak itu, sumur gas di Blok Sebuku. Di Kalsel saja ada dua sumur yang kita kerjakan," katanya .
Wakil Ketua DPRD Kalsel Hasbullah mengatakan, akan berkoordinasi dengan Pemprov Kalsel, terkait mekanisme bagi hasil itu. (lis)
