Puluhan PBS di Kalteng 'Koleksi' Titik Api, Hanya Enam Disanksi

Namun dalam perkembangannya, hanya enam yang telah mendapatkan sanksi dari Kementerian LH dan Kehutanan. Itu pun hanya berupa sanksi administratif.

BANJARMASINPOST.CO.ID, PALANGKARAYA - Apa kabar penegakkan hukum bagi Perusahaan Besar Swasta (PBS) di Kalteng yang diindikasi membakar lahan?

Hampir setengah tahun berjalan, rupanya belum ada kemajuan penanganan yang signifikan. Padahal saat kabut asap melanda provinsi ini, berbagai ancaman 'dimuntahkan'.

"Saat ini, staf kami sedang berada di Jakarta untuk mencari tahu perkembangan penanganan yang dilakukan Kementerian Lingkungan Hidup," ujar Kepala Badan Lingkungan Hidup Kalteng Mursyid Marsono.

Pada saat kebakaran lahan di Katleng menjadi sorotan, Mursyid mengaku pihaknya telah melaporkan puluhan PBS karena ditemukan lebih dari 10 titik api yang berada di areal konsesinya.

Namun dalam perkembangannya, hanya enam yang telah mendapatkan sanksi dari Kementerian LH dan Kehutanan. Itu pun hanya berupa sanksi administratif.

"Bentuknya berupa menyerahkan areal yang terbakar kepada negara, menyediakan peralatan pemadaman memadai, dan komitmen lingkungan. Itu karena lahan terbakar bukan dibakar," kata dia.

Selain dari BLH Kalteng, penanganan penyidikan sebelumnya dilakukan tim dari Kementerian LH dengan memasang garis polisi pada 10 areal PBS. Itu belum termasuk kasus yang ditangani kepolisian di tingkat daerah.

Penulis: Mustain Khaitami
Editor: Mustain Khaitami
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved