Tim Pora Deteksi Dini Konflik Sosial

Sumber Konflik Sosial terdiri dari permasalahan berkaitan dengan politik, ekonomi, sosial dan budaya, perseteruan antar dan intern umat beragama

Tim Pora Deteksi Dini Konflik Sosial
banjarmasinpost.co.id/nia kurniawan
Sosialisasi Peningkatan Kewaspadaan Dini dan Deteksi Dini Aparatur Pemerintah dan Ormas Terhadap Gangguan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban di Daerah, Rabu (1/6), bertempat di Kantor Sekretariat Pemerintah Daerah Provinsi Kalsel di Banjarbaru. 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Sumber Konflik Sosial terdiri dari permasalahan berkaitan dengan politik, ekonomi, sosial dan budaya, perseteruan antar dan intern umat beragama, suku, etnis, golongan dan kelompok massa, sengketa wilayah administrasi pemerintahan, sengketa ekploitasi sumber daya alam, distribusi sumber daya alam yang tidak seimbang.

Oleh karena itu Kementerian Hukum dan HAM Kalsel diwakili Kepala Divisi Imigrasi, Wahyudin menjadi peserta sosialisasi 'Peningkatan Kewaspadaan Dini dan Deteksi Dini Aparatur Pemerintah dan Ormas Terhadap Gangguan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban di Daerah'.Rabu (1/6), bertempat di Kantor Sekretariat Pemerintah Daerah Provinsi Kalsel di Banjarbaru.

Kementerian Hukum dan HAM Kalsel mendeteksi dini gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban di Kalsel melalui Unit Pelaksana Teknis (UPT) Imigrasi dan Pemasyarakatan dengan dibentuknya Tim Pengawasan Orang Asing (PORA) terkait Pengawasan dan Penindakan Warga Negara Asing (WNA) untuk wilayah Provinsi Kalsel. Sedangkan untuk Pemasyarakatan dilakukan rajia rutin dan pengetatan penjagaan pintu utama di Lapas/Rutan selain itu program kegiatan penyuluhan hukum dan bantuan hukum gratis makin digiatkan.

"Langkah kewaspadaan dan deteksi dini yang telah kami lakukan dengan menerbitkan 10 butir Instruksi Kepala Divisi Imigrasi untuk Melaksanakan pelayanan pemberian Dokumen Perjalanan Republik Indonesia mengedepankan prinsip-prinsip Intelijen sehingga dapat diketahui arah dan tujuan pemohon, Melaksanakan wawancara dengan bahasa yang baik, cerdas terhadap Pemohon Dokumen, Melaksanakan Pelayanan Pemberian Dokumen Perjalanan dan Izin Keimigrasian sesuai dengan Standar Operasional Prosedur dan Meningkatkan pengawasan Keimigrasian terhadap Orang Asing dan Tenaga Kerja Asing", kata Kepala Divisi Imigrasi, Wahyudin yang pernah menjabat Kakanim Jakarta Barat ini.

Penulis: Nia Kurniawan
Editor: Edinayanti
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved