Dua 'Penjahat Pupuk' Kembali Ditahan Kejati Kalbar

dua tersangka yang ditahan, yaitu MA dan JW. Dalam kasus tersebut, MA berperan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen

Dua 'Penjahat Pupuk' Kembali Ditahan Kejati Kalbar
banjarmasinpost.co.id/kompas.com
Salah satu tersangka korupsi pupuk saat digiring menuju mobil tahanan Kejaksaan Tinggi Kalbar (9/6/2016) 

BANJARMASINPOST.CO.ID, PONTIANAK - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalimantan Barat kembali menahan dua tersangka tindak korupsi pengadaan pupuk urea dan NPK pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura, Kamis (9/6/2016) sore.

Penahan tersebut melengkapi tiga tersangka yang sudah ditahan oleh kejaksaan sehari sebelumnya, Rabu (8/6/2016).

Kelima tersangka ditetapkan berdasarkan hasil pemeriksaan tim penyidik dan surat penetapan sebagai tersangka yang dikeluarkan oleh Kejati pada Senin (23/5/2016).

Wakil Kepala Kejati Kalbar, Sugeng Purnomo, menjelaskan, dua tersangka yang ditahan, yaitu MA dan JW. Dalam kasus tersebut, MA berperan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas PTPH. Sedangkan JW merupakan direktur CV Wijaya Mandiri yang menjadi penyedia pupuk.

"Penahanan tersebut sesuai dengan pertimbangan tim penyidik untuk mempercepat penyelesaian proses penyidikan tindak pidana korupsi pupuk," kata Sugeng, Kamis (9/6/2016).

Ketiga tersangka sebelumnya yang sudah ditahan adalah JR selaku direktur CV Berkah Usaha Mandiri sebagai rekanan dalam penyedia pupuk urea. Kemudian AS selaku ketua Pokja Pengadaan Barang dan Jasa, dan YSK selaku perantara dari pengadaan pupuk dan ditenggarai menerima banyak dana yang sudah dicairkan melalui pengadaan tersebut.

“Dari data yang ada, kerugian untuk saat ini mencapai Rp 13,6 miliar, dari total nilai kontrak seluruhnya sebesar Rp 76,3 miliar,” kata Sugeng.

Kasus ini melibatkan dua perusahaan sebagai penyedia pupuk, yaitu CV Wijaya Mandiri dan CV Berkah Usaha Mandiri.

Dari penahanan ini, Kejaksaan Tinggi menargetkan dalam waktu tidak lebih 60 hari, berkas perkara kasus ini bisa diselesaikan.

“Artinya bisa 20 hari, bisa 30 hari, tetapi targetnya adalah tidak lebih dari 60 hari. Karena kita juga juga dibatasi masa penahanan,” ujar Sugeng.

Para tersangka dijerat dengan Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 junto pasal 18, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001junto pasal 55 ayat (1) KUHP.

Editor: Didik Trio
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved