Breaking News:

Menteri Susi Ternyata Belum Bisa Memuaskan Jokowi

Khusus untuk Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang dipimpin Susi Pudjiastuti, Presiden memerintahkan dua hal.

Editor: Didik Triomarsidi
tribunnews.com
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti 

"Selama ini, KKP sudah menyelesaikan permasalahan illegal fishing dan juga pencurian bahan bakar. Sayangnya, KKP lamban mengembangkan usaha di sektor perikanan," tuturnya pada KONTAN, Kamis (25/8/2016).

Thomas berharap KKP mengevaluasi efektivitas beberapa kebijakan, khususnya ada solusi atas kebijakan itu.

Contohnya, pelarangan pemakaian pukat sebagai alat tangkap ikan. "Harus dipertimbangkan, alat ganti tangkapnya apa?" ujarnya.

Pemerintah juga perlu menyinkronkan aturan pusat dan daerah supaya pelaku usaha tidak lagi memanipulasi.

Contohnya, banyak pemilik kapal turunkan ukuran badan kapal karena perbedaan aturan.

Aturan lain yang perlu ditinjau adalah kenaikan tarif PNBP sektor perikanan.

"Kenaikannya 1.000%. Masalahnya, kapal belum operasi sudah ditarik, diijon. Ini memberatkan," kata Thomas.

Yugi Prayanto, Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Kelautan dan Perikanan berharap KKP cepat merespon instruksi Presiden itu dengan meninjau ulang aturan yang menghambat pengembangan industri perikanan.

Salah satunya aturan soal bongkar muatan di tengah laut (transhipment). "Buka kembali dengan pengawalan ketat," ungkapnya.

Nilanto Perbowo, Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan enggan berkomentar atas instruksi tersebut.

"Silakan langsung menghubungi Bu Susi," ujarnya. KONTAN sudah meminta tanggapan lewat pesan tertulis pada Menteri Susi, tetapi tidak ada balasan.

Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved