Seputar Banjarmasin

Mantan Kades Ini Didakwa Korupsi

Terdakwa sejak tahun 2009 sampai 2014 diduga telah melakukan penyimpangan dana desa, dengan membuat kegiatan fiktif dengan berbagai stempel palsu.

Mantan Kades Ini Didakwa Korupsi
banjarmasinpost.co.id/irfani
Sidang kasus korupsi di PN Banjarmasin. 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN – Mantan kepala Desa Maringgit Kecamatan Batang Alai Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Tajuddin Noor ,duduk di kursi terdakwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin, Senin (5/9).. Ia didakwa menyalahgunakan dana desa

Pada sidang perdana JPU Noviana SH, dari Kejaksaan Negerti HST hanya membacakan dakwaan dihadapan majelis hakim yang dipimpin hakim Pujana.

Terdakwa sejak tahun 2009 sampai 2014 diduga telah melakukan penyimpangan dana desa, dengan membuat kegiatan fiktif dengan berbagai stempel palsu. Akibatnya keuangan daerah dirugikan sebesar Rp115 juta, berdasarkan berhitungan BPKP Kalsel.

Jaksa Penuntut Umum menjerat terdakwa pada dakwaan primairnya pasal 2 jo 18 UURI no 31 tahun 1999, sebagaimana diubah dan ditambah pada UU No 20 tahun 2001, tentang tindak pidana korupsi, jo pasal 64 KUHP ayat 1.Sedangkan dakwaan subsidair pasal 3 jo 18 UURI no 31 tahun 1999, sebagaimana diubah dan ditambah pada UU No 20 tahun 2001, tentang tindak pidana korupsi, jo pasal 64 KUHP ayat 1 dan lebih subsidair pasal 8 jo 18 UURI no 31 tahun 1999, sebagaimana diubah dan ditambah pada UU No 20 tahun 2001, tentang tindak pidana korupsi, jo pasal 64 KUHP ayat 1

Usai sidang kepada wartawan penasihat hukum terdakwa Anang Sapwan SH mengatakan bahwa ia tidak akan mengajukan eksepsi, dan nantinya keberatan akan dituangkan dalam pledoi.

Anggaran dana untuk Desa Maringgit selama kurun waktu tersebut berkisar Rp448 juta lebih, dan oleh terdakwa sebagian memang telah digunakan untuk pembangunan desa, namun sebagian fiktif, karena dari besar anggaran itu sebesar Rp115 juta lebih tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Atas perbuatannya itu tetrdakwa tersebut JPU menjerat terdakwa pada dakwaan primairnya pasal 2 jo 18 UURI no 31 tahun 1999, sebagaimana diubah dan ditambah pada UU No 20 tahun 2001, tentang tindak pidana korupsi, jo pasal 64 KUHP ayat 1.

Sedangkan dakwaan subsidair pasal 3 jo 18 UURI no 31 tahun 1999, sebagaimana diubah dan ditambah pada UU No 20 tahun 2001, tentang tindak pidana korupsi, jo pasal 64 KUHP ayat 1 dan lebih subsidair pasal 8 jo 18 UURI no 31 tahun 1999, sebagaimana diubah dan ditambah pada UU No 20 tahun 2001, tentang tindak pidana korupsi, jo pasal 64 KUHP ayat 1

Usai sidang kepada wartawan penasihat hukum terdakwa Anang Sapwan SH mengungkapkan. tidak akan mengajukan eksepsi, dan nantinya keberatan akan dituangkan dalam nota pembelaan

Penulis: Irfani Rahman
Editor: Mustain Khaitami
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved