Berita Regional

1200 Sopir Tangki BBM Siap Mogok Kerja 1 November, Ini Ancaman Mereka

pihaknya mengadakan aksi itu juga sebagai bentuk protes, sebab manajemen perusahaan diklaim tidak memperhatikan nasib para sopir dan tak mendengarkan

1200 Sopir Tangki BBM Siap Mogok Kerja 1 November, Ini Ancaman Mereka
warta kota
Sebanyak 1.200 Sopir Tangki BBM Ancam Kembali Mogok Kerja, 1 November 2016 

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Ratusan sopir truk tangki pengangkut Bahan Bakar Minyak (BBM) Pertamina (Persero) Plumpang, menggelar aksi mogok kerja tepat di Jembatan III atau samping PT Pertamina Patra Niaga depot Plumpang, di Jalan Yos Sudarso, Rawa Badak Selatan, Koja, Jakarta Utara, Rabu (26/10/2016).

Tergabung dalam Federasi Buruh Transportasi Pelabuhan Indonesia (FBTPI) dan Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI), para karyawan akan melakukan pengancaman dengan melangkakan persediaan BBM, dengan cara tak mendistribusi bahan bakar ke Stasiun Pengisian Bahan Bahan Umum (SPBPU) se-Jabodetabek.

"Para sopit mobil tangki yang bekerja puluhan tahun di PT Pertamina Patra Niaga melakukan aksi unjuk rasa ini, sebagai bentuk protes serta sama-sama memperjuangkan nasib para pekerja lainnya. Kami di sini menuntut PT Pertamina Patra, untuk segera mengangkat status kerja para sopir menjadi karyawan tetap. Kami juga meminta, pihak perusahaan memberikan bonus prestasi maupun uang lembur," jelas Nuratmo selaku Ketua Komisariat Serikat dan Federasi Buruh Transportasi Pelabuhan Indonesia Pertamina Patra Niaga.

Ia mengatakan, pihaknya mengadakan aksi itu juga sebagai bentuk protes, sebab manajemen perusahaan diklaim tidak memperhatikan nasib para sopir dan tak mendengarkan tuntutannya.

Ia berharap, agar pihak manajemen untuk dapat berdialog dengan pimpinan serikat pekerja, dan mencari jalan tengah dari tuntutan para sopir.

"Awak Mobil Tangki (AMT) yang selama ini statusnya masih sebagai pekerja kontrak. Kami makanya melayangkan surat kepada pihak dari PT Pertamina Patra Niaga, bahwa pada tanggal 1 November nanti kami akan mengadakan aksi mogok lebih besar. Namun samapi pada hari ini kami belum mendapat respon dari perusahaan," paparnya kembali.

Nuratmo menuturkan kembali, "Kami semua di sini, sudah bekerja sejak tahun 2007 lalu namun status dan kesejahteraan kami masih disamakan dengan para sopir yang baru diangkat beberapa bulan. Ada apa ini. Kami bukan ini butuh status kami dinaikkan menjadi karyawan tetap. Malah kami sempat meminta kebijaksanaan dari pihak manajemen, dan perusahaan merasa tidak ada urusan dengan kami. Justru kami diarahkan dari pihak perusahaan, agar berkomunikasi dengan pihak ketiga (vendor outsourcing)," tambahnya.

Salah seorang karyawan yang mengaku sudah 10 tahun bekerja di PT Pertamina Patra Niaga depot Plumpang, Jainal (39) mengakui, sampai saat ini dirinya belum juga diangkat karyawan tetap oleh pihak perusahaan. Enggan menyebut nominal gajinya, Jainal mengatakan ingin dapat kesejahteraan melalui kinerjanya.

"Saya masih berstatus outsorching sampai saat ini dan sudah bekerja 10 tahun. Sampai saat ini juga, saya belum ada tuh bonusnya. Mana yang namanya bonus belum pernah saya rasain. Saya disuruh lembur, tapi bonus juga enggak dapat," ungkapnya.

Sementara itu, Ketua Umum (Ketum) Federasi Buruh Transportasi Pelabuhan Indonesia atau FBTPI, Ilhamsyah, mengaku akan melakukan aksi mogok kerja dengan jumlah 1200 pekerja AMT yang berasal dari PT Pertamina Patra Niaga, dan dari sejumlah pekerja di lingkungan Depo Pertamina Plumpang pada Selasa (1/11/2016) mendatang.

Ia menambahkan jika pemerintah seharusnya melihat Pertamina Patra Niaga secara obyektif terkait tanggungjawab yang dilakukan ke karyawan.

"AMT itu adalah pekerjaan intinya, penunjang? Ya bukan lah. Kami juga meminta maaf kepada pihak terkait dengan adanya aksi mogok seperti ini. Bukannya enggak mau melaksanakan tugas ya, kami akan melayani distribusi BBM kepada masyarakat, tapi kami berharap kesejahteraan kami juga diperhatikan oleh pihak perusahaan," jelasnya.

"Kami meminta Pertamina memfasilitasi agar tercipta komunikasi dengan pihak Patra Niaga dan outsourcing. Setidaknya agar tidak ada yang dirugikan. Kami semua di sini, sifatnya sudah siap melakukan dialog apa pun. Asal, apa yang kami tuntut yang diketahui sudah sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku ini segera dipenuhi," ungkapnya.

Diketahui, hal tersebut tertuang dalam Pasal 57, Pasal 59, dan Pasal 65 UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, serta Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 102 Tahun 2004, dan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2015.

Editor: Didik Trio
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved