Ombudsman: Pungli Jadi Embrio

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Ombudsman Perwakilan Kalsel menerima 291 laporan tentang buruknya layanan publik di Banua. Dari data yang diperoleh Ombudsman itu, memang belum tergolong kasus korupsi.

“Tetapi itu bisa menjadi embrio tumbuhnya tindak pidana korupsi,” kata Noorcholis Majid, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Kalsel, Jumat (9/12).

Diakui dia pihaknya paling banyak menerima keluhan tentang pelayanan. “Paling banyak itu soal pelayanan yang dibuat lama. Dugaannya itu sengaja dilamakan sehingga punya potensi untuk terjadinya pungutan liar (pungli). Pungli ini sebetulnya jika dibiarkan akan menjadi embrio adanya korupsi dalam pelayanan,” terang dia.

Menurut dia, pada dasarnya semua keluhan pelayanan publik yang ditangani sifatnya maladministrasi. Rata-rata keluhannya tentang pelayanan badan usaha milik negara (BUMN), badan usaha milik daerah (BUMD) dan instansi lain yang sumber dananya dari anggaran pendapatan belanja daerah (APBD). Ada juga anggaran belanja pendapatan negara (APBN) di Kalsel.

Selama kurun waktu Januari hingga September 2016, Ombudsman RI Perwakilan Kalsel telah menyelesaikan 230 laporan mengenai pelayanan umum atau publik. ”Sebagian pelapor datang langsung ke Ombudsman RI Perwakilan Kalsel, sebagian laporan via SMS,” ujarnya.

Dari data itu, sebut Nucholis, paling banyak adalah sektor perhubungan atau infrastruktur. “Untuk sektor infrastruktur atau perhubungan, total ada 53 laporan,” imbuh dia.

Noorhalis berujar, sebagian laporan diselesaikan secara cepat. Caranya, Ombudsman RI Perwakilan Kalsel menelepon kepala dinas atau kepala SKPD jika berkai pelayanan umum seperti jalan rusak parah atau jembatan darurat. “Sebagian laporan kami selesaikan dalam satu hari,” ucapnya. (lis)

Baca Lengkap di Harian Banjarmasin Post Edisi Sabtu (10/12/2016)