Transmigrasi untuk Keutuhan NKRI

Setiap 12 Desember diperingati sebagai Hari Transmigrasi Nasional. Transmigrasi adalah suatu program yang dibuat oleh pemerintah Indonesia

Transmigrasi untuk Keutuhan NKRI
BPost cetak
Titi Maryati Wahyudi 

Oleh: Titi Maryati Wahyudi
Pemerhati Pendidikan, Perempuan dan Anak

Setiap 12 Desember diperingati sebagai Hari Transmigrasi Nasional. Transmigrasi adalah suatu program yang dibuat oleh pemerintah Indonesia untuk memindahkan penduduk dari suatu daerah yang padat penduduk (kota) ke daerah lain (desa) di dalam wilayah Indonesia. Penduduk yang melakukan transmigrasi disebut transmigran.

Tujuan resmi program ini adalah untuk mengurangi kemiskinan dan kepadatan penduduk di Pulau Jawa, memberikan kesempatan bagi orang yang mau bekerja, dan memenuhi kebutuhan tenaga kerja untuk mengolah sumber daya di pulau-pulau lain seperti Kalimantan, Papua, Sumatera, dan Sulawesi (Menteri Tenaga Kerja).

Program transmigrasi masih memiliki urgensi dalam kaitannya dengan adanya fenomena ketidakmerataan penduduk, mismatch tenaga kerja, lemahnya nation buil­ding, kuatnya political will pemerintah.

Sudah umum diketahui jumlah penduduk di Pulau Jawa jauh lebih banyak dibanding pulau-pulau besar lainnya seperi Pulau Kalimantan dan Papua. Dari tahun ke tahun, tingkat kepadatan penduduk Pulau Jawa sudah mencapai ratusan ribu. Sementara pulau-pulau besar lain masih berkisar pada angka puluh­an, bahkan Maluku dan Papua belum mencapai angka sepuluh.

Fenomena mismatch tenaga kerja artinya daerah yang memiliki banyak tenaga kerja, tetapi kekurangan lapangan kerja. Sebaliknya ada daerah yang memiliki banyak lapangan kerja tapi kekurangan tenaga kerja. Atau secara khusus mismatch tenaga kerja ini juga berarti lapangan kerja yang ada atau tersedia tidak cocok dengan kompetensi tenaga kerja yang ada.

Lemahnya nation building dapat dilihat dari banyaknya konflik antaretnis atau antarwilayah yang sering terjadi di negara kita. Dalam skala besar, ini terjadi mi­salnya di Ambon dan Poso. Sedang dalam skala kecil ini terjadi misalnya dalam perkelahian antarkampung yang letaknya berhadap­an. Banyak analisis me­nyatakan, lemahnya nation building ini dapat diperkuat atau diatasi dengan penyelenggaraan program transmigrasi.

SDM dan Jaringan Kerja
Kuatnya political will pemerintah dan besarnya perhatian terhadap program transmigrasi tercermin dalam tindakan pemerintah untuk memberikan kepastian hukum kepada eksistensi program transmigrasi. Itu, dengan disahkannya UU Nomor 15 Tahun 1997 tentang ketransmigrasian, yang ditindaklanjuti de­ngan PP nomor 2 Tahun 1997 Ten­tang Penyelenggaraan Transmigrasi.

Di era reformasi atau oto­nomi ini, kaitan di antara transmigrasi dengan masa­lah ketenagakerjaan, dapat dianalisa menggunakan empat isu strategis yaitu pertama, isu strategis yang berkenaan dengan kelembagaan baik di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan. Apabila isu transmigrasi masih memegang peranan penting dalam pembangunan, maka perlu diperjelas dan dipertegas wujud dan bentuk kelembagaannya.

Kedua, isu yang berkenaan dengan sumber daya manusia (SDM) baik masyarakat maupun lebih-lebih aparatur. Baik bagi aparatur maupun masyarakat perlu adanya perubahan kultur, budaya dengan changing habits, changing winning minds dan touching hearts.

Ketiga, isu strategis yang berkaitan dengan jaringan kerja. Meskipun di era otonomi ini, daerah-daerah memilki kewenangan yang besar, tidak berarti daerah menjadi merdeka sekali atau terlepas dari pusat atau provinsi (bagi kapupaten/kota). Memang benar devolution menjadi lebih besar peranannya daripada dekonsentrasi, tetapi bukan berarti bahwa tidak lagi ada kebijakan yang terpusat, nasional untuk mengikat sebagai NKRI.

Keempat, isu strategis yang berkaitan dengan lingkungan yang kondusif dalam pengertian potensi daerah. Selama ini wujud transmigrasi ‘hanyalah’ diarahkan atau mendominasi pada sektor pertanian dan juga tenaga kerja produksi saja. Padahal masih banyak sektor-sektor lain di luar pertanian atau juga yang berhubungan dengan pertanian (industri, pupuk, pestisida, dan sebagainya) yang apabila daerah memilki analisis situasi, maka dae­rah dapat mengembangkan sektor-sektor lain di luar pertanian.

Gali Potensi Daerah
Dengan analisis situasi daerah dapat mengetahui potensi-potensi riil di dae­rahnya yang dapat dikembangkan. Dan untuk pelaksanaan penggarapannya bagi sektor-sektor tersebut diperlukan beberapa keah­lian, yang dengan sendiri­nya merupakan prospek atau peluang ketenagakerjaan.

Dapat dipikirkan pengembangan kebijakan ketenagakerjaan baik di sektor pertanian maupun sektor-sektor lainnya, misalnya industri, manufaktur yang lebih ber­orientasi kepada tenaga ker­ja intensif dan yang men­dorong terjadinya employment frien­dly growth. Untuk itulah para pengambil kebijkan dae­rah dapat menggunakn transmigrasi untuk berpe­ran di dalam menciptakan, mengembangkan dan me­ngatasi masalah ketenagakerjaan.

Mendasarkan kepada per­kembangan dan peru­bah­an serta tuntutan dan tantang­an di bidang pembangunan, pemerintahan khususnya yang menyang­kut ketransmigrasian, maka sangat diperlukan pemikiran ulang dan revita­lisasi dalam segala aspek ketransmigrasian.

Formulasi transmigrasi saat ini dituntut tidak hanya terfokus pada kepentigan aspek demografis, tetapi dituntut juga untuk merambah dan berguna bagi pengembangan kawasan atau wilayah (aspek spasial). (*)

Editor: BPost Online
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved