Seputar Kalimantan

APBD Kaltara Disahkan Jelang Maghrib

Rapat paripurna Penetapan APBD 2017 provinsi bungsu ini tepat dilaksanakan di detik-detik tenggat waktu yang diatur undang-undang.

APBD Kaltara Disahkan Jelang Maghrib
TRIBUN KALTIM / MUHAMMAD ARFAN
Suasana penandatanganan berita acara Penetapan Perda APBD Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2017, Sabtu (31/12/2016), di kantor DPRD Kalimantan Utara. 

BANJARMASINPOST.CO.ID, TANJUNG SELOR - Tepat pukul 17.40 Wita, Ketua DPRD Kalimantan Utara, Marthen Sablon, resmi mengetuk palu tanda berakhirnya rapat paripurna Penetapan Perda APBD 2017, di ruang sidang DPRD Kalimantan Utara, Sabtu (31/12/2016).

Rapat paripurna dihadiri pula Wakil Gubernur Kalimantan Utara Udin Hianggio, dan beberapa pejabat SKPD di lingkungan pemprov. Sidang ini diikuti pula 25 anggota DPRD.

Rapat paripurna Penetapan APBD 2017 provinsi bungsu ini tepat dilaksanakan di detik-detik tenggat waktu yang diatur undang-undang.

Batas waktu penetapan APBD 2017 tepat pada pukul 00.00 Wita malam nanti.

Adapun komponen APBD Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2017 terdiri dari pendapatan sebesar Rp 2,33 triliun, belanja daerah Rp 2,98 triliun, dan penerimaan Rp 647,1 miliar.

"Kami sangat senang sekali akhirnya bisa disahkan dan tidak melenceng dari waktu yang ditentukan. Kami harapkan Pemprov melalui SKPD cepat melaksanakan program-program yang telah disusun," ujar Marthen Sablon kepada Tribunkaltim.co.

Gubernur Kalimantan Utara Irianto Lambrie dalam siaran persnya yang diterima Tribunkaltim.co menyatakan, Raperda APBD Kalimantan Utara telah dievaluasi Kementerian Dalam Negeri.

Penyelesaian Raperda APBD tutur mantan Sekprov Kalimantan Timur itu sudah berdasarkan Pasal 312 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 45 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

“Jika terlambat menetapkannya, tentu kita akan diberi sanksi. Walaupun kita masih provinsi baru, tapi kalau kita bisa lebih cepat dalam bekerja itu lebih baik,” ujarnya.

Selain diganjar tidak dipenuhinya pembayaran gaji dan tunjangan kepala daerah dan pimpinan DPRD, resiko lain yang bisa dihadapi ialah sulitnya memenuhi persyaratan awal predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). (*)

Editor: Mustain Khaitami
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved