Breaking News:

Indonesia Darurat Lelang Jabatan

Publik tersentak, Bupati Klaten, Jawa Tengah, Sri Hartini tertangkap tangan oleh KPK (Komisi Pemberatansan Korupsi). Dia diduga menerima suap

Editor: Syaiful Akhyar
BPost cetak
Muhammad Riyandi Firdaus 

Hal tersebut sejalan de­ngan teori kebutuhan yang diungkapkan oleh Abraham Maslow, yaitu terdapat lima tingkatan (hierarki) kebutuhan dasar dari setiap individu, yaitu fisiologis, rasa aman, kasih sayang, penghargaan dan aktua­lisasi diri. Kebutuhan untuk menduduki posisi yang lebih tinggi (penghargaan) dalam konteks lelang jabatan pada tubuh pemerintahan sudah lumrah terjadi, karena se­sungguhnya sudah menjadi “tabiat” manusia (pejabat) untuk menduduki posisi yang lebih tinggi dalam melengkapi kebutuhan-kebutuhan dasar lainnya.

Sistem Merit
Konsep lelang jabatan yang berdengung akhir-akh­ir ini merupakan sebuah hal yang sama seperti yang te­lah diungkapkan di dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Si­pil Ne­gara (ASN) yaitu sistem merit.

Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur atau kondisi kecacatan. Selain daripada itu, sistem merit (lelang jabatan) ASN berlandaskan pada prinsip nilai dasar, kode etik dan peri­laku, komitmen, integritas moral dan tanggung jawab, kompetensi sesuai bidang tugas, kualifikasi akademik, jaminan perlindungan hukum dan profesionalitas jabatan.

Pertanyaannya adalah, apakah konsep lelang jabatan tersebut sudah sesuai dengan yang diatur di dalam undang-undang? Kekinian, lelang jabatan yang berlandaskan pada kualifikasi, kompetensi dan kinerja secara adil dan wajar nampaknya tidak dapat berjalan secara mulus apabila “mental” para penguasa (pemimpin daerah) masih seperti ini.

Kita semua harus meng­apresiasi KPK yang telah tegas menangkap tangan proses pelicinan lelang jabatan ini. Sejatinya sudah menjadi tugas KPK menangkap para pemimpin (penguasa) yang melakukan lelang jabatan melalui prosedur penyuapan tersebut. KPK harus lebih tajam melihat dan membuka mata bahwa hal tersebut terjadi hampir di seluruh tubuh (institusi) pemerintahan, baik itu pusat, provinsi maupun kabupaten dan kota.

Revolusi mental yang diagung-agungkan sebagai suatu gerakan untuk menggembleng manusia Indonesia agar menjadi manusia baru, yang berhati putih, berkemauan baja, bersemangat elang rajawali, berjiwa api yang menyala-nyala nampaknya belum menemui titik terang untuk membangun jiwa yang merdeka, mengubah cara pandang, pikiran, sikap dan perilaku aparat pemerintah.

Semoga kasus Bupati Klaten, Sri Hartini tidak terjangkit pada tubuh (institusi) pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan yang akhir-akhir ini ramai terjadi proses lelang jabatan. Terkhusus Pemerintahan Kota Banjarmasin, berdasar berita Banjarmasin Post (1/1/2017) memiliki kekosongan lima jabatan, yang pada nantinya akan melakukan proses lelang jabatan secara terbuka. (*)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved