Berita Banjarmasin

Pengusaha Dikumpulkan, Kapolda Kalsel Berucap Angkutan Tambang Dilarang Lewati Jalan Negara

Tak terkecuali dengan beberapa pengusaha perkebunan dan tambang di daerah Marabahan Kabupaten Batola serta daerah Margasari Kabupaten Tapin

Pengusaha Dikumpulkan, Kapolda Kalsel Berucap Angkutan Tambang Dilarang Lewati Jalan Negara
irfani rahman
Kapolda Kalsel Brigjen Erwin Triwanto 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Masih adanya perusahaan perkebunan dan tambang yang melewati jalan negara yang melanggar Perda No2 Tahun 2012 sepertinya membuat gerah pihak Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Tak terkecuali dengan beberapa pengusaha perkebunan dan tambang di daerah Marabahan Kabupaten Batola serta daerah Margasari Kabupaten Tapin yang angkutannya melewati jalan negara.

Sehingga diam-diam Kapolda Kalimantan Selatan Brigjen Erwin Triwanto beserta Ditlantas, Rabu (11/1) melakukan peninjauan di kedua daerah tersebut dan menemukan masih banyaknya armada melewati jalan provinsi dan nasional.

Melihat hal ini beberapa perusahaan yang beroperasi di kedua daerah itu di kumpulkan di Mapolda Kalsel untuk diberikan peringatan sekaigus sosialisasi terakhir agar tak melewati jalan negara

Direktur Lalu Lintas Kombes E Zulpa usai acara mengiyakan pada Rabu Kapolda dan jajaran belakukan inspeksi mendadak di wilayah Marabahan dan Margasari.

Dimana terlihat perusaaan tambang dan hasik perkebunan masih menggunakan jalan negara. Untuk itulah pada Kamis (12/1) lalu mereka melakukan pemanggilan terhadap beberapa perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Batola dan Tapin.

"Kita rapat dengan beberapa stakeholders seperti Pemda, Balai Besar Jalan, Dinas PU, Dinas Perhubungan dan TNI juga," papar Zulpan.

Dimana mereka mengundang beberapa perusahaan tambang hasil bumi yang operasionalnya di wilayah Marabahan Barito Kuala serta daerah Margasari Kabupaten Tapin.
"Ini juga teerkait adanya surat gubernur untuk minta aparat kepolisian lakukan penegakan hukum," paparnya.

Untuk membuktikan hal itu pihaknya pun melakukan inspeksi mendadak dan melihat masih adanya angkutan menggunakan jalan negara di kedua kabupetan itu.
"Kemarin tim turun ke lapangan lihat pelanggaran, dan malah kita potret pelanggaran itu dengan drone," papar Zulpan,

Pertemuan ini sendiri merupakan tindakan preentif sebelum mereka lakukan tindakan hukum . Ini juga merupakan sosialisasi
"Dalam pertemuan ini ada enam perusahaan tambang dan hasil bumi kita undang," paparnya.

Menurutnya adanya truk yang melewati jalan negara itu melanggar Perda No 3 Tahun 2012 dimana tak boleh lewati jalan negara.
"Meskinya mereka melewati atau bikin fly over, solusinya mereka harus buat fly over," ucap Zulpan.

Setelah sosoalisasi ini dalam waktu dekat pihaknya (Tim Terpadu) akan melakukan penegakan hukum jika ada diketemukan truk yang melewati jalan negara.

"Tim terpadu ini berisi pihak Kepolisian, Pemda, Dishub, PU, Polres, dan unsur TNI," ucapnya saksi nantinya berupa penindakan sesuai UU No 22 20O9 tentang lalu lints dan Perda no 3 Tahun 2012 dimana bisa kena kurungan 3 bulan dan denda Rp50 juta.

Penulis: Irfani Rahman
Editor: Didik Trio
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved