Berita Banjarmasin

Anggota Dewan Kalsel Bakal Ajukan Hak Angket, Soal Apa Ya?

Sebagian anggota Dewan di DPRD Kalsel tengah mewacanakan untuk penggunakan hak angket terkait mutasi dan pergantian jabatan

Anggota Dewan Kalsel Bakal Ajukan Hak Angket, Soal Apa Ya?
banjarmasinpost.co.id/nurcholis huda
Pelantikan 800 pejabat Pemprov Kalsel oleh Gubernur Kalsel H Sahbirin Noor, Selasa (3/1/2017) 

BANJARMASINPOAT.CO.ID, BANJARMASIN - Sebagian anggota Dewan di DPRD Kalsel tengah mewacanakan untuk penggunakan hak angket terkait mutasi dan pergantian jabatan yang dilakukan oleh kabinet Birin-Rudy yang dilakukan pada awal Januari 2017 lalu.

Wacana hak angket tersebut dilontarkan oleh H Thamrin HI, Anggota Komisi I bidang hukum dan pemerintahan DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Senin (16/1/2017). Dia mengatakan, DPRD Kalsel memang memiliki hak angket yang bisa dipergunakan untuk mempertajam tugas menjalankan fungsi kontrol yaitu melakukan pengawasan terhadap kebijakan yang dilakukan pemerintah sesuai ketentuan yang berlaku.

Politisi Partai Golkar ini menambahkan, apabila terjadi penyimpangan yang tidak sesuai aturan yang berlaku itu, DPRD bisa menggunakan hak angket, yang diusulkan paling sedikit 10 orang anggota dewan dan ditetapkan dalam rapat paripurna.

Hak angket itu bisa untuk minta keterangan kepada Gubernur terkait kebijakan pemerintah daerah yang dianggap penting dan strategis serta berdampak luas dan diduga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ujarnya.

Menurut Thamrin, dalam hal penempatan posisi jabatan harus sesuai dengan standar kompetensi keahlian sesuai dengan Undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang aparat sipil negara dan undang-undang nomor 23 tahun 2014 serta PP nomor. 18 tahun 2016.

Penulis: Nurholis Huda
Editor: Murhan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved