Breaking News:

Masyarakat Jadi Ujung Tombak

Meski tiap daerah meresponS Operasi Pemberantasan Pungutan Liar (OPP) yang pelaksanaannya dilakukan Satgas saber Pungli dan dipimpin langsung

Editor: BPost Online
BPost Cetak
Ilustrasi 

SEMANGAT untuk menghapus pungutan liar (pungli) di Republik Indonesia ini memang layak diacungi jempol, terlebih dengan dibentuknya Satuan Tugas (Satgas) Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) di tiap daerah.

Meski tiap daerah merespons Operasi Pemberantasan Pungutan Liar (OPP) yang pelaksanaannya dilakukan Satgas saber Pungli dan dipimpin langsung Menko Polhukam Wiranto ini, namun tidak menjamin Indonesia bersih dari pungli.

Bahkan aksi pemerintah untuk memberantas pungli bukan hanya terjadi di jaman Presiden Joko Widodo ini saja, melainkan ketika Soeharto berkuasa atau tepatnya September 1977. Saat itu Kaskopkamtib yang bertindak selaku Kepala Operasi Tertib bersama Menpan gencar melancarkan Operasi Tertib (OPSTIB), yang sasaran utamanya adalah pungli.

Kala itu muncul Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dikeluarkan Instruksi Presiden No. 9 tahun 1977 tentang Operasi Penertiban (1977-1981), dengan tugas membersihkan pungutan liar, penertiban uang siluman, penertiban aparat pemda dan departemen.

Tidak hanya sampai di situ, di era Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur lahir UU Nomor 20 Tahun 2001 melalui rumusan korupsi pada Pasal 12 huruf e menjelaskan definisi pungutan liar adalah suatu perbuatan yang dilakukan pegawai negeri atau penyelenggara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.

Artinya upaya untuk membumihanguskan aktivitas pemberian uang sogokan atau uang pelicin di negara ini sudah maksimal dan berkelanjutan. Namun, aksi yang sudah mendarah daging dan mewabah ini, tetap terjadi bukan hanya di meja-meja birokrasi, yang dilakukan oleh pejabat berseragam di instansi resmi. Namun dalam skala kecil, seperti di lahan parkir, pengisian bahan bakar, atau warung kelontong.

Pungli sepertinya telah menjadi suatu kelaziman di negeri ini. Gejala sosial ini telah ada di Indonesia, sejak Indonesia masih dalam masa penjajahan dan bahkan jauh sebelum itu. Hampir setiap orang terlibat dalam pungli, dari birokrasi terkecil di kampung hingga pejabat pembuat keputusan. Dan sebelumnya PNS di Kabupaten Barito Kuala (Batola), sejumlah pegawai Dinas Perhubungan Kalsel dan terakhir Kamis (2/2) lalu pegawai Kelurahan Pekapuran Raya Banjarmasin harus berurusan dengan Tim Saber Pungli Kalsel karena diduga melakukan pungli pembuatan sertifikat gratis.

Nah, untuk membatasi ruang gerak petugas yang korup ini, perlu adanya perombakan prosedur pelayanan di setiap instansi pemerintahan. Baik itu diskala terendah seperti pelayanan di kampung, desa atau keluarahan sampai palayanan di instansi skala besar.

Namun, pemberantasannya sulit dilakukan jika hanya menyasar pungli di tingkat bawah, sementara di tingkat atas dibiarkan. Artinya, untuk memaksimalkan hasil sapu bersih pungli di negara ini sebaiknya jangan hanya mengandalkanTim Saber Pungli saja, akan tetapi sudah saat membangkitkan peran aktif masyarakat. Masyarakat menjadi ujung tombak informasi, karena masyarakat sudah lama menjadi korban. Sekecil apa pun informasi yang diberikan masyarakat dan sejauh mana pun letaknya harus direspons cepat oleh Tim Saber. (*)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved