Menyikapi Wacana Sertifikasi Khatib

Di Indonesia sendiri secara historis wacana sertifikasi khatib pernah berlaku di masa Orde Baru yang represif dan curiga terhadap ummat Islam.

Menyikapi Wacana Sertifikasi Khatib
Banjarmasin Post edisi Cetak
Wahyudi - Pemerhati Kesejahteraan Sosial dan Ekonomi 

OleH: Wahyudi
Pengurus Yayasan Wakaf Manba’ul ‘Ulum Cirebon.
Pemerhati Kesejahteraan Sosial dan Ekonomi, Alumni Muda HMI

Gagasan sertifikasi khatib bukanlah wacana baru, bahkan di sejumlah negara muslim sudah ada yang menerapkannya. Setiap kebijakan yang diniati oleh pemerintah pastinya memiliki tujuan. Menurut Menteri Agama bahwa sertifikasi khatib bertujuan mencegah ketercerabutan jati diri ke-Indonesiaan kalangan para penyuluh agama.

Dimana saat ini politik nasional begitu gaduh oleh merebaknya sikap intoleran dan saling menghujat. Dengan sertifikais khatib ini setidaknya para khaitb dapat membantu program negara dalam menjaga keamanan dan integrasi nasional dari ancaman disintegrasi.

Di Indonesia sendiri secara historis wacana sertifikasi khatib pernah berlaku di masa Orde Baru yang represif dan curiga terhadap ummat Islam. Rezim orde baru melalui sertifikasi khatib memiliki intervrensi dalam arah dan isi materi yang disampaikan oleh kahitb. Semua itu dilakukan oleh rezim agar semua kekuatan termasuk islam dapat sehaluan dengan setiap langkah pemerintah dalam menjalankan agenda pembangunannya.

Situasi wacana adanya sertifikasi khatib saat ini mirip mencerminkan zaman rezim orde baru tempo dulu. Sebenarnya hal semacam ini sangat berlebihan, dimana seolah ada phobia pemerintah terhadap Islam hingga mengatur regulasi perizinan khatib di tempat ibadah Islam, sedangkan untuk agama lain tidak diberlakukan.

Konskuensi dari pemberlakukan sertifikasi khatib adalah justru semakin mempersempit ruang ekspresi khatib dalam menyampaikan materi khutbahnya. Katakan lah jika ada khatib yang kritis terhadap pemerintah dan kondisi sosial yang menyinggung negara pastinya si khatib terancam mendapat sanksi dan bahkan penagkapan seperti rezim orde baru.

Sertifikasi khatib sesungguhnya wujud otroriter rezim pemerintah yang berupa mengintervrensi dengan melakukan penguasaan kehidupan masyarakatnya melalui internalisasi doktrin, dogma dan wacana yang sesuai dengan haluan negara sehingga kondisi demikian justru menciptakan masyarakat yang pasif dan tidak kritis terhadap pemerintahnya sendiri. Inilah yang diupayakan pemerintah otoriter.

Dakwah bagi umat Islam adalah bukan sekadar media informasi tentang surge dan neraka, tetapi dakwa juga sebagai saluran aspirasi ummat islam terhadap negaranya. Apalagi pada era reformasi ini yang menjunjung tinggi keterbukaan informasi dan kebebasan berpendapat dengan bertanggungjawab. Sertifikasi khatib tentu membuat khatib tidak leluasa menentukan tema dan menyampaikan materi kutbah. Hal ini tentu bentuk pemasungan partisipasi masyarakat dalam alam demokrasi ini. Reformasi sejak ditabuh adalah untuk tujuan meningkatkan partisipasi politik masyarakatnya.

Jika memang gagasan sertifikasi khatib ini berawal dari kecurigaan pemerintah terhadap kelompok umat Islam yang intoleran, radikal hingga ujungnya melakukan tindakan terorisme yang banyak diisukan media itu. Hal ini pernah diwacanakan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) era SBY yang meniru negara Singapura yang memberlakukan sertifikasi khatib, namun tentunya gagasan ini selalu ditolak oleh ummat Islam di Indonesia.

Namun jika sertifikasi khatib bertujuan untuk melakukan standarisasi kualitas khatib agar seseorang layak atau tidak menjadi khatib terutama dalam aspek keilmuan dan keagamannya tentu kita patut mendukung sehingga para khatib juga terus berupaya untuk belajar meningkatkan keilmuannya. Dimana tujuan sertifikasi khatib sebagai program untuk menjaring tidak sembarang kahtib.

Apalagi mengingat masih banyak khatib kita berkualitas rendah dalam aspek keilmuan dan penguasaan wacana pemikiran. Sertifikasi khatib sangat efektif dan strategis untuk upaya kemajuan umat melalui standarisasi kualitas kelayakan seorang kahtib sehingga apa yang disampaika khatib memiliki kualitas berbobot.

Apalagi belakangan kita banyak menemui para dai di acara-acara hiburan yang aspek keilmuannya diragukan. Oleh sebab itu inilah pentingnya sertifikasi khatib untuk melakukan regulais dan penyusunan gerakan 1.000 khatib yang pernah diwacanakan.

Namun jika ternyata wacana sertifikasi khatib bertujuan melakukan pemasungan para khatib pastinya sudah tidak lakgi cocok ditengah alam demokrasi yang dinamis ini. Di era demokrasi ini sudah bukan lagi zamannya pemerintah dengan watak otoriternya mencoba melakukan upaya penguasaan kognis dan wacana publik hingga jauh.

Selain itu semangat sertifikasi yang didasari oleh kecurigaan pemerintah justru akan dimanfaatkan untuk memberangus suara oposisi. Sebagaimana dikatakan oleh Iskan Qolba Lubis politisi Partai Keadilan Sejahtrea (PKS) dalam tulisannya di Koran Sindo bahwa sertifikais khatib bisa jadi ide ini rawan disalahgunakan rezim yang berkuasa untuk memberangus suara-suara yang tidak sependapat dengan rezim. Seperti yang terjadi di Mesir setelah berkuasa kembali rezim militer.

Di bawah Presiden Me­sir Abdul Fattah al Sisi, Mesir menerapkan semacam sertifikasi terhadap para khatib dalam menyampaikan dakwah. Namun, kebijakan itu akhirnya hanyalah alat penguasa untuk mengendalikan kekuatan-kekuatan oposisi. Ketiga, berpotensi menciptakan tafsiran keagamaan tunggal. Program ini bisa jadi akan mengarah pada penciptaan standar-standar keagamaan tentang mana yang baik dan mana yang buruk versi pemerintah. Selain itu, juga bisa menciptakan standar mengenai mana yang layak disebut mubalig dan mana yang disebut provokator.

Padahal, sebutan atau gelar kiai, ustadz, buya, tuan guru, atau sebutan lain bagi ulama adalah gelar yang disematkan masyarakat sebagai bentuk pengakuan dan penghormatan kepada seseorang yang dinilai dan diakui keilmuan agamanya, bukan gelar yang diberikan pemerintah. (*)

Editor: BPost Online
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved