Neo Rentenir

Harapan dari seorang pengijon adalah mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dengan memanfaatkan masyarakat yang kepepet

Neo Rentenir
BPost Cetak
Ilustrasi 

ISTILAH rentenir, sistem ijon dan lintah darat, sangat populer pada era 90-an. Rentenir atau sering juga disebut tengkulak (terutama di perdesaan) adalah orang yang memberi pinjaman uang tidak resmi atau resmi dengan bunga tinggi. Pinjaman tidak diberikan melalui badan resmi, misalnya bank, dan bila tidak dibayar akan dipermalukan atau dipukuli.

Sedangkan sistem ijon berupa budaya masyarakat tani tempo doeloe (mungkin sampai sekarang mungkin ada di kalangan masyarakat tani beberapa wilayah di Indonesia). Biasanya pengijon akan membeli tanaman padi ataupun buah-buahan yang masih hijau, dengan harga miring alias murah.

Harapan dari seorang pengijon adalah mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dengan memanfaatkan masyarakat yang kepepet kebutuhan sehari-hari karena memang tidak memiliki simpanan atau tabungan.

Sementara, lintah darat adalah loan shark yaitu orang atau badan yang usahanya memberikan pinjaman dana kepada orang atau badan lain dengan mengenakan bunga yang sangat tinggi; pemberian pinjaman biasanya dilakukan dengan cara memanfaatkan kelemahan atau kesulitan hidup dari peminjamnya.

Ketiga istilah tersebut boleh saja kurang dikenal saat ini. Tapi sejatinya, praktik serupa masih ada. Termasuk di Kalsel, terutama di Banjarmasin. Wujud dan namanya bisa berupa koperasi atau biro jasa peminjaman uang.

Para pelaku usaha itu biasanya berpromosi melalui cetakan kertas kecil atau lembaran sablonan yang ditempel di tempat-tempat strategis, misal di kawasan perempatan jalan, dinding jembatan dan batang pohon. Sering pula kita temui orang yang memberikan selebaran di tepi jalan.

Mungkin ada yang resmi berbadan hukum, namun banyak pula yang sekadar kedok. Buktinya di Banjarmasin, dari 600 koperasi terdaftar, 250 di antaranya telah dibubarkan berdasar sejumlah pertimbangan. Terutama karena mempraktikkan sistem peminjaman tak sesuai aturan yang cenderung merugikan anggota/peminjam.

Kendati begitu, usaha serupa, baik berkedok koperasi (namun tak terdaftar) maupun rupa lainnya, masih banyak yang eksis. Ironinya, yang mereka sasar kebanyakan masyarakat kalangan bawah. Pedagang kecil di pasar tradisional, tukang ojek, penarik becak, tukang cukur dan lainnya. Masyarakat mungkin tak sepenuhnya sadar bila mereka terjerat dalam praktik tersebut. Namun, keadaan membuat mereka tak punya pilihan lain yang lebih baik.

Kondisi itu, mestinya tak boleh dibiarkan terus seperti itu. Perlu ada langkah nyata dinas terkait didukung kebijakan pemerintah setempat. Terpenting, ada solusi bagi masyarakat kelas bawah yang mungkin sungkan berurusan ke bank.

Di sisi lain, aparat penegak hukum juga bisa memberi shock therapy kepada para pengelola koperasi gadungan. Sebab kalau dibiarkan tumbuh dan berkembang, mereka bakal terus menggerogoti kehidupan ekonomi masyarakat golongan bawah yang dalam beberapa waktu terakhir terus terpuruk. (*)

Editor: BPost Online
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved