Berita Nasional

Istana Membantah Tudingan SBY Terkait Grasi Antasari Azhar

"Saya ingin menegaskan bahwa Presiden itu memberikan grasi kepada Antasari Azhar sebagaimana diperintahkan di dalam konstitusi"

Istana Membantah Tudingan SBY Terkait Grasi Antasari Azhar
Tribunnews.com/Hasanuddin Aco
Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Mantan Ketua KPK Antasari Azhar. 

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Istana Kepresidenan menepis tudingan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) soal pemberian grasi yang diberikan Presiden Joko Widodo kepada Antasari Azhar yang dianggap bermuatan politis.

"Saya ingin menegaskan bahwa Presiden itu memberikan grasi kepada Antasari Azhar sebagaimana diperintahkan di dalam konstitusi. Kalau Anda baca dalam Undang-Undang kita pasal 14, Presiden dalam memberikan grasi itu harus memperhatikan pertimbangan dari MA. Jadi prosedur itu dilalui betul oleh Presiden," kata Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu.

Pratikno sendiri membawa serta sejumlah dokumen termasuk pertimbangan Mahkamah Agung (MA) yang digunakan sebagai bahan dalam memutuskan pemberian grasi tersebut.

Menurut dia, Presiden sudah merujuk berbagai pertimbangan termasuk Mahkamah Agung (MA), Jaksa Agung, Kementerian Polhukam, Kementerian Hukum dan HAM, dan lain-lain.

"Jadi dokumen ini saya bawa gara-gara ada pertanyaan terus. Presiden harus merujuk pada pertimbangan MA, pertimbangan jaksa agung, Polhukam, Kumham, dan lain-lain dan di dalam konstitusi jelas harus mempertimbangkan dari MA," katanya.

Dan Mahkamah Agung, kata Pratikno, memberikan pertimbangan tersebut yang isinya adalah Antasari Azhar pantas untuk diberi grasi.

"Jadi atas rujukan itu Presiden memberikan grasi, saya kira jangan dihubung-hubungkan ini dengan agenda apa, agenda apa, cukup ini sudah proses yang berlaku dan sebagaimana dinyatakan dalam UUD. Hanya itu saja," katanya.

Pratikno menegaskan bahwa Presiden dalam memberikan grasi tersebut sudah melalui prosedur dan jelas memperhatikan pertimbangan yang positif.

Ia menambahkan, prosedur pemberian grasi kepada Antasari pada intinya sudah melalui mekanisme yang seharusnya yang biasa dilakukan sesuai perundangan yang berlaku.

"Ini prosedur pemberian grasi yang biasa saja kalau ada Pak Antasari gini gitu ya itu urusan pribadi Pak Antasari," katanya.

Halaman
12
Editor: Didik Trio
Sumber:
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved