Warga Miskin Tak Terdata Penerima Subsidi Listrik 900 VA Dapat Ajukan Pengaduan
Warga miskin pelanggan PLN tak terdata penerima subsidi listrik 900 VA atau sudah terdata tapi tagihan sama non subsidi, dapat ajukan pengaduan
Penulis: Hanani | Editor: Syaiful Akhyar
BANJARMASINPOST.CO.ID, BARABAI- Pelanggan PLN dari warga miskin yang tak masuk data penerima subsidi listrik 900 Vol Amper (VA) atau masuk dalam pendataan tapi tagihannya sama seperti non subsidi, boleh membuat pengaduan melalui kepala desannya masing-masing.
Manajer PLN Kalselteng Area Barabai, Gunawan, Kamis (23/2/2017) kepada para Kades Se-HST menjelaskan, data penerima subsidi yang digunakan PLN saat saat ini, berdasarkan data Tim Nasional Percepatan Pengentasan Kemiskinan (TNPPK) pemerintah pusat.
“Masyarakat yang masuk data tersebut namun rekening tagihannya masih nonsubsidi, bisa melaporkannya melalui kepala desa. Begitu pula masyaralat yang tak terdata, yang faktanya memang masuk golongan RTM. Selanjutnya Kades mengisi formulir, yang kemudian dibahas Badan Masyawarah Desa untuk menentukan apakah warganya itu masih kategori miskin atau tidak,”jelasnya.
Jika memang berhak mendapatkan subsidi, kata Gunawan, formulir pelanggan di bawa ke kecamatan, dan pihak kecamatan menginput data pengaduan melalui aplikasi pengaduan kepesertaan subsidi listrik berbasis web yang dapat diakses secara online di seluruh pelanggan se Indonesia, dengan alamat website subsidi.djk.esdm.go.id. “Jika pengaduan telah ditanggapi, dan pengadu dinyatakan berhak, PLN akan mengubah data berdasarkan tanggapan tersebut,”jelas Gunawan.
Disebutkan, pencabutan subsidi listrik untuk pelanggan 900 VA, dananya digunakan untuk program jaringan listrik di desa yang belum dialiri listrik. Ditargetkan, pada 2019 mendatang 100 persen desa di daerah-daerah sudah teraliri listrik. Sebelumnya, pada 2016 lalu, PLN Area Barabai, jelas Gunawan telah membangun jaringan listrik di empat desa di Meratus, yaitu Kiu, Mawai, Tumarin dan Sungai Sulung.
Adapun biaya membangun jaringan di empat desa tersebut, rp 4,8 milar. “Biaya membangun jaringan tersebut sebenarnya tak sebanding dengan jumlah penduduknya yang jarang. Tapi karena PLN milik negara, juga mengemban misi sosial,”kata Gunawan. (*)
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/banjarmasin/foto/bank/originals/sosialisasi-listrik_20170223_194138.jpg)