Korupsi KTP Elektronik

Berdalih Blanko Habis, Nyatanya Banyak Pejabat Publik Terindikasi Korupsi KTP Elektronik

Cukup banyak WNI yang belum punya e-KTP, alasan blanko habis, blanko hilang, tapi faktanya banyak pejabat publik yang terindikasi kasus korupsi

Berdalih Blanko Habis, Nyatanya Banyak Pejabat Publik Terindikasi Korupsi KTP Elektronik
TRIBUNNEWS/HERUDIN
Mahasiswa gabungan dari berbagai perguruan tinggi melakukan demonstrasi di depan kantor KPK, Jakarta, Kamis (9/3/2017). Pada aksinya, demonstran mendukung KPK mengusut tuntas kasus korupsi proyek KTP elekronik dan menolak rencana revisi 

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Ada kondisi yang ironis dalam kasus e-KTP atau KTP elektronik (KTP EL). Saat masyarakat  banyak yang belum menerima haknya mendapatkan KTP berbasis elektronik, di sisi lain malah sejumlah pihak beramai-ramai mengkorupsi anggarannya.

"Pelakunya zalim sekali. Cukup banyak WNI yang belum punya e-KTP, alasan blanko habis, blanko hilang, tapi faktanya banyak pejabat publik yang terindikasi kasus korupsi," ujar Peneliti Transparency International Indonesia (TII), Agus Sarwono di Gedung KPK, Jakarta, Minggu (12/3/2017).

Anggaran proyek e-KTP yang disepakati yaitu Rp 5,9 triliun. Dari anggaran itu, sebesar 51 persen atau Rp 2,662 triliun digunakan untuk belanja modal atau belanja riil pembiayaan proyek e-KTP. Sedangkan 49 persen atau sebesar Rp 2,558 triliun dibagi-bagi ke sejumlah pihak, termasuk anggota Komisi II DPR RI dan Badan Anggaran DPR RI.

Agus mengatakan, hal tersebut menunjukkan bahwa hasil survei bahwa DPR RI merupakan lembaga terkorup tidak meleset.

"Fadli Zon sebagai Presiden GOPAC (Global Organization of Parliamentarians Against Corruption) tidak berbuat apapun di DPR dalam memberantas korupsi," kata Agus.

Manajer Advokasi, Riset, Kampanye YAPPIKA Hendrik Rosdinar mengatakan, kasus korupsi e-KTP telah mencederai hak dasar masyarakat untuk mendapatkan kejelasan identitas.

Saat ini, e-KTP banyak dibutuhkan sebagai syarat untuk terdaftar sebagai pemilih pada pemilu, untuk akses layanan kesehatan, dan lain sebagainya.

"Kalau kita lihat peta aktornya, megakorupsi e-KTP mengonfirmasi DPR masih jadi sarang mafia anggaran. Begitu sistematis diprogram sejak awal untuk dikorupsi," kata Hendrik.

Editor: Syaiful Akhyar
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved