Pemerintah Terlalu Banyak Wacana, Penyerapan Gas Pembangkit Listrik PLN Tak Maksimal

Harry menambahkan, jika penggunaan diesel dialihkan sepenuhnya ke gas, akan ada penghematan mencapai Rp 70 triliun.

Pemerintah Terlalu Banyak Wacana, Penyerapan Gas Pembangkit Listrik PLN Tak Maksimal
istimewa
Pabrik pembangkit listrik PLTMG di Bengkanai, Muara Teweh, Kabupaten Barito Utara Kalteng. 

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Penggunaan gas untuk bahan bakar pembangkit PLN masih saja tersendat. Padahal, Presiden sudah meminta untuk segera mengonversi pembangkit listrik PLN dengan gas demi penghematan yang signifikan.

Anggota Komisi VII DPR RI Harry Purnomo mengingatkan, pemerintah terlalu banyak berwacana sehingga konversi penggunaan bahan bakar minyak (BBM) ke gas hasilnya belum terlihat. Padahal, sudah dibahas sejak puluhan tahun lalu.

Harry menambahkan, jika penggunaan diesel dialihkan sepenuhnya ke gas, akan ada penghematan mencapai Rp 70 triliun. Angka ini, merujuk pada dana pembelian BBM oleh PLN untuk kapasitas pembangkit total sebesar 7.000 Mega Watt (MW).

Hasil penelitian Institut Teknologi Bandung (ITB) dan Kementerian ESDM, penggunaan gas jauh lebih hemat dibandingkan BBM. Perbandingannya 1 liter solar/bensin sama dengan 240 gram gas. Ini artinya penggunaan gas bisa 5 kali lebih hemat dibandingkan BBM.

Harry menilai, pangkal persoalannya, dari sisi kelemahan tata kelola dan tidak sinerginya BUMN sektor energi, juga tidak kompaknya kementerian BUMN dan Kementerian ESDM. "Masing-masing jalan sendiri merasa lebih mampu hebat," tegasnya.

Menurut Harry, seharusnya pemerintah mengapresiasi pihak-pihak yang berkomitmen untuk mengembangkan pembangkit listrik berbahan bakar gas. Kalau kemudian ada perbedaan harga gas dari tiap titik tujuan, selayaknya segera dibenahi.

Menteri ESDM Ignasius Jonan, seharusnya tidak sekadar membandingkan soal harga distribusi LNG tanpa melihat pangkal persoalan. Seharusnya pemerintah juga fokus untuk membangun kluster penggunaan gas demi mendapatkan biayatransportasi gas yang lebih efisien.

Sebelumnya, Menteri ESDM yang membandingkan biaya pengapalan LNG dari Bontang ke Tanjung Benoa sebesar US$ 1,9 per mmbtu (million metrix british thermal unit ), sementara biaya pengapalan LNG dari Tangguh di Papua ke Terminal Penerimaan dan Regasifikasi LNG Arun di Aceh hanya US$ 0,08 per mmbtu. Padahal data PLN mencatat harga sebesar US$ 0,6 per mmbtu.

Dengan model kluster, kapal pengangkut LNG kapasitas besar akan berkeliling ke berbagai tempat. Tidak hanya akan menuju satu titik. Alhasil dari sisi biaya distribusi akan makin lebih murah.

"Jadi contohnya kapal selain ke Bali bisa ke Lombok, Nusa Penida, dan lain sebagainya. Jadi bisa keliling. Dan hal ini bisa dilakukan jika BUMN Energi bisa bersinergi," ucap Harry.

Sejatinya, Harry melanjutkan, ongkos pengangkutan LNG bisa lebih murah bila makin besar volume gas yang diangkut dan makin banyak titik suplai.

"Kalau kemudian pengangkutan ke Benoa dinilai Jonan lebih mahal, jangan berburuk sangka dulu. Pahami dulu kondisi dan latar belakangnya," tukasnya.

Harry menilai, pendapat Jonan mungkin tidak salah, tapi dia tidak memahami latar belakang. Tugas Menteri Jonan adalah bagaimana menurunkan seluruh komponen biaya, tidak hanya angkutan itu saja, tetapi sekaligus memerintahkan PLN untuk melakukan efisiensi biaya dengan meningkatkan pemakaian gas untuk pembangkitnya.

"Memperbanyak tujuan pengiriman LNG, mengevaluasi harga LNG di hulu serta tentunya mengamankan jaminan alokasi gas untuk tiap pembangkit," imbuh Harry.(Yudho Winarto)

Editor: Elpianur Achmad
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved