BPost Edisi cetak

Gugatan Dimenangkan MK, Tapi Bupati Maming Malah Bingung, Pasti Ada yang Tak Beres?

Pasalnya, putusan itu tidak menyasar pada kewenangan yang selama ini dinilai telah merugikan kabupaten/kota.

Gugatan Dimenangkan MK, Tapi Bupati Maming Malah Bingung, Pasti Ada yang Tak Beres?
dokumen
BPost edisi Senin (10/4/2017) 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BATULICIN - Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) memenangkan gugatan di Mahkamah Konstitusi (MK) yang memutuskan Mendagri tidak berhak membatalkan Peraturan Daerah (Perda). Namun, putusan MK yang memenangkan gugatan Apkasi justru membuat bingung kepala daerah di Banua.

Pasalnya, putusan itu tidak menyasar pada kewenangan yang selama ini dinilai telah merugikan kabupaten/kota. Kewenangan pengelolaan pendidikan dan pertambangan yang diharapkan kembali pada pemerintah kabupaten, tak disebut-sebut dalam putusan MK.

Hal itulah yang membuat bingung Mardani H Maming, ketua Apkasi, saat hari jadi Kabupaten Tanahbumbu ke 14 di halaman kantor Bupati Tanahbumbu, Sabtu (8/4) lalu. Disebutkan Mardani, keputusan MK itu masih perlu ada pembahasan. Soalnya, ujar dia tujuan utama gugatan pihaknya adalah pengalihan kewenangan bukan terkait penarikan perda oleh mendagri.

“Apkasi menggugat terkait UU 23 tahun 2014 ke MK karena dianggap tidak memberikan ruang bagi pemerintah kabupaten terkait beberapa kewenangan yang dialihkan ke provinsi,” ucapnya.

Karenanya dia menilai Apkasi tidak menang dalam gugatannya terhadap ke MK, karena lembaga peradilan perundang-undangan itu tapi hanya memenangkan terkait perda yang dibatalkan Mendagri. “Padahal bukan itu yang dituju apkasi di MK,” cetus Maming.

Disebutkan Bupati Tanbu itu, sebenarnya fokus pihaknya adalah masalah pendidikan dan pertambangan. “Itu fokus kami, tapi yang dimenangkan justru pembatalan perda oleh Mendagri. Jadi, kami pun bingung dengan keputusan MK itu,” ucapnya.

Artinya, penarikan kewenangan masih belum ada kejelasan, sebab yang dibatalkan MK hanya soal pencabutan Perda. Mardani akan melaksanakan rapat anggota Apkasi guna mengambil keputusan selanjutnya, karena permohonan Apkasi tidak sesuai yang diharapkan.

“Dalam sidang kami tidak fokus kesana (pembatalan perda oleh Mendagri). Tapi entah kenapa hasilnya justru memenangkan pencabutan perda Mendagri, kami juga bingung. Kami akan rapat anggota untuk menentukan sikap selanjutnya,” pungkas Maming.

Selengkapnya baca harian Banjarmasin Post hari ini, Senin (10/4/2017), atau klik http://epaper.banjarmasinpost.co.id

BPost edisi Senin (10/4/2017)
BPost edisi Senin (10/4/2017) (dokumen)
Editor: Didik Trio
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved