Strategis, Menhub Ambil Alih Pemanduan Kapal di Selat Malaka yang Puluhan Tahun Dikuasi Jiran

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan bahwa pemanduan kapal di Selat Malaka dan Selat Singapura mempunyai fungsi yang sangat strategis.

Strategis, Menhub Ambil Alih Pemanduan Kapal di Selat Malaka yang Puluhan Tahun Dikuasi Jiran
Istimewa
Menhub Budi Karya Sumadi di atas kapal pandu di Selat Malaka. 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BATAM - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan bahwa pemanduan kapal di Selat Malaka dan Selat Singapura mempunyai fungsi yang sangat strategis. Sebab wilayah perairan di Selat Malaka menyangkut kedaulatan bangsa sekaligus keamanan pelayanan kapal.

Dengan adanya pemanduan kapal, diharapkan nantinya Pelindo I yang ditunjuk atau diberi wewenang oleh Kementerian Perhubungan memandu kapal asing dan domestik di Selat Malaka dapat memberikan tambahan bagi pemasukan negara.

"Saya bangga dan mengapresiasi apa yang dicapai ini. Kita berjuang untuk hak yang semestinya sejak dulu kita jalankan. Saya mengamanahkan Pelindo I untuk mewakili negara di Selat Malaka," kata Menhub saat meresmikan Pemanduan di Perairan Pandu Luar Biasa Selat Malaka & Selat Singapura di Terminal Penumpang Umum Harbour Bay, Batam, Kepulauan Riau, Senin (10/4/2017).

Menhub menepis adanya anggapan bahwa pemerintah tidak mampu melaksanakan pemanduan di Selat Malaka. Sebab eksekusi pemanduan baru bisa dilaksanakan sekarang, sementara rencana sudah dicanangkan sejak lama.

Tanpa bermaksud menyalahkan pemerintahan sebelumnya, ia menyatakan selama ini belum ada keseriusan untuk mengeksekusi pemanduan kapal di Selat Malaka. Padahal 80 persen perairan Selat Malaka sangat jelas berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

"Saya lihat memang selama ini belum ada keseriusan yang mendalam. Belum melihat ini bagian yang strategis, (padahal) ini sangat strategis tidak saja hanya soal kedaulatan tapi keuntungan bisnis untuk negara melalui BUMN," terang Budi.

Dijelaskan, sejak pertemuan di Bandung awal tahun lalu, pihaknya terus melakukan negosiasi diplomatik dengan Pemerintah Malaysia dan Singapura setelah sebelumnya berkonsultasi dengan Organisasi Maritim Internasional (IMO).

Kepada Malaysia dan Singapura, ditunjukkan bagaimana dasar-dasar hukum bahwa pemanduan harus dilakukan oleh Indonesia. Melalui cara-cara profesional itulah dua negara tersebut tidak bisa menolak dan menyangkalnya ketika dibahas dalam meja perundingan.

"Selama ini kita tidak mengetengahkan hal yang legal, yang strategis dan diakui dunia kepada mereka (Malaysia & Singapura). Begitu kita sampaikan yang legal dan memang rekomendasi IMO harus dilaksanakan. Jadi kita memang harus serius,” kata Menhub.

Mengenai wewenang yang diberikan kepada Pelindo I sebagai operator yang memandu kapal asing dan domestik di Selat Malaka sendiri diputuskan melalui Keputusan Nomor BX.28/PP 304 tentang Pemberian Izin kepada PT Pelindo I melaksanakan Pelayanan Jasa Pemanduan dan Penundaan Kapal pada Perairan Pandu Luar Biasa di Selat Malaka dan Selat Singapura.

Halaman
12
Editor: Elpianur Achmad
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved