Sidang Vonis Ahok

NEWS ANALYSIS Ahli Hukum Pidana Unlam, Mispansyah: Hakim Diberi Keleluasaan

Dalam teori gabungan tindak pidana, Ahok melakukan concursus realis yaitu Pasal 156 ancaman pidana maksimal 4 tahun dan pasal 156a maksimal lima tahun

NEWS ANALYSIS Ahli Hukum Pidana Unlam, Mispansyah: Hakim Diberi Keleluasaan
Halaman 1 Banjarmasin Post Edisi Rabu (10/5/2017) 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Menurut Ahli Hukum Pidana Unlam Mispansyah, dalam kajian hukum pidana, Ahok melanggar beberapa tindak pidana sejenis yaitu pasal 156 dan 156a bagian a KUHP. Dalam teori gabungan tindak pidana, Ahok melakukan concursus realis yaitu Pasal 156 dengan ancaman pidana maksimal 4 tahun dan pasal 156a maksimal lima tahun.

Dalam teori, apabila seseorang melakukan perbuatan dan masing-masing perbuatan itu berdiri sendiri sebagai suatu tindak pidana (tidak perlu sejenis dan tidak perlu berhubungan) maka untuk kejahatan yang diancam pidana pokok sejenis, hanya dikenakan satu tindak pidana.

Ketentuannya jumlah maksimum pidana tidak boleh melebihi maksimum ditambah satu pertiga. Pada kasus Ahok, pidananya seharusnya satu pertiga dikali maksimum pidana terberat lima tahun jadi pidana yang dijatuhkan seharusnya pidana 6,6 tahun penjara.

Saya melihat jaksa penuntun umum (JPU) tidak konsisten dengan dakwaan karena ketika menyusun dakwaan mendakwa dengan pasal 156 dan 156a huruf a, dan berupaya membuktikan dengan menghadirkan saksi ahli. Di antaranya ahli agama dan ahli pidana.

Namun aneh pada tuntutannya, hanya menuntut pasal 156 KUHP dengan menyatakan bahwa tidak terbukti ketentuan pasal 156a tentang penodaan agama. Seharusnya, diserahkan kepada hakim untuk menilai mana yang memenuhi. Kemudian JPU menuntut tuntutan pidana satu tahun pidana dengan dua tahun masa percobaan.

Dalam hukum pidana disebut pidana bersyarat. Ini sebenarnya terpidana tidak menjalani pidana penjara dengan syarat selama dua tahun, dia tidak mengulangi perbuatan atau melakukan tindak pidana lain.

Ketika hakim memutus di atas tuntutan apakah boleh ? Dalam hukum pidana hakim diberi keleluasaan menjatuhkan pidana di luar tuntutan JPU selama sesuai pasal yang didakwakan. Yang tidak boleh itu hakim memutus pidana dengan dasar hukum di luar ketentuan pasal dalam surat dakwaan.

Namun, itu pun masih ada yurisprudensi yang membolehkan hakim memutus di luar dakwaan asal tindak pidananya sejenis. Jadi, vonis dua tahun itu kalau berdasarkan gabungan tindak pidana dalam hal ini (concursus realis) harusnya pidananya 6,6 tahun.

Namun, saya mengapresiasi putusan majelis hakim yang lebih mempertimbangkan rasa keadilan dalam masyarakat. Meskipun, berdasar ajaran dalam hukum pidana hal itu masih belum maksimal.

Memang hakim diberi keleluasaan dalam memutus kasus dalam peradilan. Kan ada empat pertimbangan hakim dalam putusannya.

Maksudnya ada pertimbangan yang memberatkan yang pertimbangan itu karena masalah penodaan agama dan menciderai perasaan umat.

Ini pertimbangan hakim. Hal yang memberatkan adalah terdakwa tidak merasa bersalah. Perbuatan terdakwa mencederai umat Islam, perbuatan terdakwa dapat memecah kerukunan umat beragama dan golongan. Jadi ada ukuran rasa keadilan masyarakat. (ell)

Editor: Elpianur Achmad
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved