Berita Banjarmasin

NEWSVIDEO: Memprihatinkan, 80 Ribu Warga Kalsel Tak Punya Jaminan Kesehatan

Wanita lanjut usia itu hanya bisa berobat ke puskesmas terdekat. Cukup memperlihatkan KTP, Nenek Umrah bisa mendapat layanan berobat secara gratis.

Masih banyak warga kurang mampu di Kalsel tidak terlayani kesehatannya dengan baik. Data Badan Pusat Statistik (BPS) Kalsel memperkuat dugaan tersebut. Masih banyak warga belum ter-cover jaminan kesehatan, baik KIS, BPJS Kesehatan maupun Jamkesmas dan Jamkesda.

Menilik Basis Data Terpadu (BDT) 2015 BPS Kalsel, persentase yang belum memiliki jaminan kesehatan ada sekitar 46,7 persen dari 45.540 rumah tangga berpenghasilan terendah. Setidaknya saat ini ada sekitar 20 ribuan rumah tangga tidak memiliki jaminan kesehatan.

Jika diasumsikan tiap keluarga memiliki 2 anak, berarti sekitar 80 ribu orang tidak memiliki jaminan kesehatan.

Jika dirinci lagi, banyak warga Kota Banjarmasin tidak memiliki jaminan kesehatan. Di Banjarmasin, warga yang masuk 10 persen rumah tangga paling rendah status sosial ekonominya berjumlah 9.098. Pesentase yang tidak memiliki jaminan kesehatan 40,8 persen.

Artinya sekitar 3.711 rumah tangga tidak memiliki jaminan kesehatan.

Kondiri itu kata Diah Utami, berdasarkan ranking BDT 2015, menurut Kelompok Rumah Tangga dan Kepemilikan Kartu Indonesia Sehat (KIS), BPJS Kesehatan dan Jamkesmas, ada 40 persen rumah tangga berada pada urutan paling bawah karena pengeluarannya terendah, atau sekitar 245.782 rumah tangga.

“Namun yang paling dilihat 10 persen terbawah jumlahnya di 2015 ada sebanyak 45.540 rumah tangga. Sepuluh persen terbawah ini tidak punya jaminan kesehatan sekitar 46,7 persen. Jadi hampir separuhnya,” katanya.

Padahal, lanjut dia, jaminan kesehatan penting. Karenanya dia mengimbau masyarakat yang belum memiliki jaminan kesehatan segera mengurusnya.

Adapun data yang dimiliki BPS, menurut Diah, merupakan data dasar yang diperbaharui terus oleh instansi terkait yang berkepentingan. “Kami diberikan kewenangan berdasar Kepres. Datanya kami serahkan kepada Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) untuk diolah menjadi Basis Data Terpadu. Nah bagi yang berkepentingan memintanya ke TNP2K,” jelasnya.

Data itu dibikin by name by address dan hanya bisa diakses melalui TNP2K. Di daerah, perwakilannya dikepalai wagup melalui Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD).

Halaman
123
Editor: Elpianur Achmad
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved