Aksi Tolak Full Day School

Siswa Dijadikan seperti Robot, AMMP Protes Full Day School di Kalsel

Massa yang menolak Full Day School sempat jalan kaki sembari membawa spanduk penolakan sebelum menyampaikan aspirasi di halaman gedung DPRD Kalsel.

Siswa Dijadikan seperti Robot, AMMP Protes Full Day School di Kalsel
Halaman 1 Harian Banjarmasin Post Edisi Cetak Sabtu (22/7/2017) 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Juni 2017, pemerintah membatalkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah atau dikenal sebagai aturan full day school (FDS). Namun, sejak awal tahun ajaran baru 2017/2018 yang dimulai Senin (17/7), sejumlah sekolah di Kalsel tetap menggelar sekolah 8 jam sehari dan 5 hari sepekan.

Penerapan FDS di Kalsel pun mendapat reaksi dari Aliansi Masyarakat Peduli Pendidikan (AMPP). Ratusan orang terdiri atas siswa SMK, SMA, ormas Nahdlatul Ulama (NU) dan uderbow-nya mendatangi gedung DPRD Kalsel, Jumat (21/7) siang bakda Salat Jumat.

Mereka menolak penerapan FDS. Massa sempat jalan kaki sembari membawa spanduk penolakan sebelum menyampaikan aspirasi di halaman gedung DPRD Kalsel. Sejumlah perwakilan pengunjuk rasa diterima wakil rakyat di dalam gedung dewan.

Syarbani Haira, Ketua Pengurus Wilayah (PW) NU Kalsel menepis, aksi itu dilakukan untuk menjegal kebijakan Mendikbud. "Ini adalah suara dari bawah yang harus disampaikan. Sekaligus mengisyaratkan kami tidak diam. Kami akan terus perjuangkan untuk kebaikan bersama demi anak bangsa,” jelas Syarbani.

Menurut dia, praktik di lapangan FDS menjadi momok tersendiri dari pengembangan madrasah diniyah dan pesantren. “Kami khawatir melalui FDS melahirkan generasi pintar namun tidak bermoral. Kalau itu nanti dipaksakan, maka sama saja dengan di Eropa. Ini jelas FDS nantinya tidak menguntungkan masyarakat pesantren,” urainya.

Dia memberi contoh apa yang berlangsung di pesantren akan dilewatkan, misalnya di Darul Ulum Jombang, semua jejang pendidikan SMPN, SMAN dan MAN, MtsN ada dan tergerus karena FDS. “Di Kalsel ada kesamaan dengan penerapan pendidikan keagamaan di pesantren dengan apa yang ada di Jawa, jadi ya sama juga menolak full day school,” ucapnya.

Namun, Syarbani menyatakan, kalau sudah ada sekolah menerapkan FDS di Kalsel juga tidak masalah, hanya jangan sampai kebijakan itu diterapkan secara merata. “Diuji coba boleh. Namun nyatanya akan mencetak generasi robot, ngapain harus diteruskan. Ini kebijakan tidak relevan diterapkan di Kalsel untuk saat ini. Banyak yang tidak siap,” imbuhnya.

Ironisnya kata Syarbani, ada yang yang menafsirkan pesantren itu kursus. “Yang menganggap pesantren adalah kursus itu tidak ngerti. Ada yang lebih dalam dari itu. Ingat negeri ini bisa merdeka karena para tokoh pesantren dan kiai. Bukan hanya kursus,” tandasnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kalsel Burhanuddin saat menemui para peserta aksi damai di DPRD Kalsel berjanji akan menindaklanjutinya protes soal rencana penerapan FDS secara keseluruhan di Indonesia. “Kami akan menindaklanjutinya. Kami akan membicarakan hal ini dengan Komisi IV di DPRD Kalsel lebih dulu. Bahkan, kami juga siap menyampaikan aspirasi ini ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta,” ujarnya. (lis/kps)

Baca Lebih Lengkap di Harian Banjarmasin Post Edisi Cetak Sabtu (22/7/2017)

Editor: Elpianur Achmad
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved