Breaking News:

Berita Nasional

YLKI Sebut Sebelum Menggunakan Dana Haji, Jokowi Harus Tanya Minimal 30 Persen Jemaah

Nantinya, lanjut Jokowi, keuntungan dari investasi tersebut bisa dipakai untuk mensubsidi ongkos dan biaya haji sehingga lebih terjangkau.

Editor: Elpianur Achmad
KOMPAS.com/GARRY ANDREW LOTULUNG
Presiden Joko Widodo saat meninggalkan ruangan Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Selasa (4/7/2017). Kedatangan Presiden Joko Widodo dalam rangka kunjungan kerja dan dialog ekonomi dengan para pelaku pasar modal. 

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Presiden Republik Indonesia Joko Widodo merencanakan menginvestasikan dana haji untuk pembangunan infrastruktur.

Menanggapi rencana tersebut, Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia ( YLKI) Tulus Abadi mengatakan bahwa Presiden harus membuat survei terlebih dahulu sebelum merealisasikan rencana tersebut.

"Presiden harus bertanya kepada minimal 30 persen calon jemaah haji. Apakah rela (calon jamaah haji) dana nya dipakai untuk infrastruktur," kata Tulus, kepada wartawan, di Kantor YLKI, Pancoran Barat, Jakarta Selatan, Jumat (28/7/2017).

Tulus menyebut, Presiden harus berhati-hati dalam menggunakan anggaran tersebut. Selain itu, pemerintah juga harus menerapkan konsep ekonomi syariah ketika mengalokasikan anggaran haji untuk infrastruktur.

"Tapi intinya, lakukan jajak pendapat ke minimal 25-30 persen calon jamaah haji," kata Tulus.

Presiden Jokowi sebelumnya ingin agar dana haji yang tersimpan di pemerintah bisa diinvestasikan untuk pembangunan infrastruktur yang sudah pasti mendapatkan keuntungan seperti jalan tol dan pelabuhan.

Nantinya, lanjut Jokowi, keuntungan dari investasi tersebut bisa dipakai untuk mensubsidi ongkos dan biaya haji sehingga lebih terjangkau oleh masyarakat.

Anggota Badan Pelaksana Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Anggito Abimanyu memastikan, BPKH siap menjalankan instruksi Presiden.

"Dana yang bisa diinvestasikan kurang lebih Rp 80 triliun, 80 persen (dari total dana haji)," kata Anggito seusai dilantik sebagai Anggota BPKH oleh Presiden Joko Widodo, di Istana Negara, Jakarta, Rabu (26/7/2017). (*)

Berita ini telah dipublikasikan di Kompas.com berjudul: YLKI: Dana Haji untuk Infrastruktur, Jokowi Harus Izin ke Jemaah

Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved