Penebar Maut Pembakar Lahan

KEBAKARAN hutan dan lahan kembali mengancam. Lahan di Kalimantan Selatan (Kalsel), beberapa di antaranya sudah ada yang

Penebar Maut Pembakar Lahan
BPost Cetak
Ilustrasi 

KEBAKARAN hutan dan lahan kembali mengancam. Lahan di Kalimantan Selatan (Kalsel), beberapa di antaranya sudah ada yang terbakar seperti di Kabupaten Banjar dan di kawasan Tambangulang, Kabupaten Tanahlaut dengan jumlah berhektare-hektare.

Berdasar data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), hingga akhir Agustus 2017 terdetekti 535 hotspot di seluruh Indonesia termasuk di Kalsel. Angka ini, kemungkinan akan terus bertambah, karena BNPB memprediksi hotspot karhutla akan terus meningkat hingga September dan mengingat kemarau yang akan berlangsung hingga Oktober.

Kondisi ini, perlu kita waspadai dan diantisipasi. Belajar dari kejadian tahun-tahun sebelumnya, akibat kebakaran lahan, tidak hanya merugikan warga terutama penurunan kualitas kesehatan. Indonesia juga dicap oleh negara jiran sebagai pengekspor asap.

Biaya operasional pemadaman juga tidak sedikit, tentu miliaran rupiah untuk operasional pesawat pengebom agar areal kebakaran tidak meluas.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kalsel maupun kabupaten, Dinas Kehutanan Kalsel boleh bersiaga menghadapi karhutla dengan menyiapkan personel dan segala sarana prasarana, tapi di sisi lain negara juga harus tegas terhadap siapa yang sengaja membakar lahan.

Dinas Kehutanan Provinsi Kalsel sendiri melansir, karhutla sudah meluas jumlah arealnya yang terkena terutama di September 2017. Karhutla hingga kini tercatat seluas 162,85 hektare di Kalsel. Jumlah ini masih lebih banyak dari jumlah luasan area penggunaan lainnya (APL) bukan kawasan hutan yang terbakar di Kalsel yaitu 124,5 hektare.

Kabupaten yang paling luas terbakar kawasan hutannya yaitu Kotabaru seluas 78,85 hektare. Sementara APL terluas yaitu di Kabupaten Tanahbumbu dengan luas 63 hektare. Sementara jumlah hotspot di Kalsel mencapai 346.

Cara efektif menekan angka karhutla adalah dengan penegakan hukum. Penegakan hukum harus benar-benar diterapkan terhadap pelaku pembakar hutan dan lahan, baik perorangan maupun corporate, sesuai undang-undang berlaku. Jauh-jauh hari, LSM lingkungan juga sudah punya data adanya andil perusahaan di bidang perkebunan di antaranya perusahaan sawit dalam kebakaran lahan.

Padahal, ada tiga undang-undang (UU) yang mengatur persoalan itu dengan ancaman hukuman 15 tahun kurungan penjara sampai denda sebesar RP 10 miliar. Pertama, UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Kedua, UU Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan. Ketiga, UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup.

Tiga UU ini saja sudah cukup sebagai landasan, asal saja tentunya tidak menjadi macan kertas. Kita berharap aparat penegak hukum juga tidak tebang pilih, jangan pelaku dari warga saja yang diproses sementara yang lebih besar termasuk corporate justru dibiarkan bebas berkeliaran.

Dengan penegakan hukum, kita juga berharap agar dengan ancaman yang berat terhadap pembakar lahan itu juga diiringi dengan vonis yang sepadan. Semoga dengan segala upaya yang dilakukan, termasuk sinergi berbagai pihak dalam penanggulangan kebakaran lahan, kita bisa merasakan udara segar yang berimbas pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. (*)

Editor: BPost Online
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved