Ekonomi dan Bisnis

Perumahan Bersubsidi Bakal Dirating, Kualitas Tak Sesuai Standar Ini Sanksi untuk Pengembangnya

Pemerintah melalui Program Satu Juta Rumah berupaya meningkatkan ketersediaan rumah dan kemudahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) memiliki

Perumahan Bersubsidi Bakal Dirating, Kualitas Tak Sesuai Standar Ini Sanksi untuk Pengembangnya
kontan
(Ilustrasi) Perumahan sederhana. 

BANJARMASINPOST.CO.ID - Pemerintah melalui Program Satu Juta Rumah berupaya meningkatkan ketersediaan rumah dan kemudahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) memiliki rumah layak huni.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan untuk meningkatkan kualitas rumah subsidi yang dibangun, salah satunya akan dilakukan rating kualitas perumahan subsidi dengan menjadikan perumahan MBR terbaik sebagai benchmark tertinggi penilaian.

Pemberlakuan rating tersebut saat ini tengah dibahas oleh Kementerian PUPR bersama para bank penyalur subsidi, pengembang dan stakeholder lainnya dan sudah dalam tahapan final.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Mochamad Basuki Hadimuljono
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Mochamad Basuki Hadimuljono (banjarmasinpost.co.id/net)

"Kementerian PUPR sebagai regulator bertanggung jawab memastikan kualitas perumahan bersubsidi karena ada uang rakyat yang digunakan di sana," ujarnya.

"Tetapi saya juga harus pastikan aturan ini bisa diimplementasikan, untuk itu dibutuhkan diskusi yang matang dengan melibatkan semua pihak," lanjut Menteri Basuki dalam sebuah talkshow baru-baru ini.

Menteri Basuki menyatakan, bila nanti pengembang tidak mematuhi standar kualitas pembangunan rumah bersubsidi yang telah ditetapkan maka Bank penyalur KPR subsidi tidak akan mencairkan dana subsidi dari pemerintah kepada pengembang tersebut.

Ditambahkannya program perumahan pemerintah tidak hanya bertujuan tersedianya hunian, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup dari penghuninya.

Oleh karenanya Kementerian PUPR juga memberikan bantuan Prasarana dan Sarana Umum (PSU) seperti jalan lingkungan, jaringan air minum dan drainase.

Sementara itu, Direktur Utama BTN Maryono menyatakan, pemerintah telah menetapkan suatu standar rumah layak huni sehingga pihak bank selalu melakukan pemeriksaan terlebih dahulu ke lapangan sebelum mencairkan dana subsidi rumah dari pemerintah.

"Kita selalu periksa terlebih dulu apakah kualitasnya sudah memenuhi standar yang ditetapkan pemerintah, namun untuk peningkatan kualitas rumah bersubsidi memang diperlukan _benchmark_ rating tersebut," kata Maryono.

Sementara itu terkait kemudahan perizinan, terbitnya Permendagri Nomor 55 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Perizinan dan Non Perizinan Pembangunan Perumahan Bagi MBR di Daerah mampu mendorong Pemda melakukan penyederhanaan perizinan dengan cara penghapusan, percepatan waktu dan penggabungan perijinan.

"Presiden Joko Widodo mengingatkan kepada kita semua bahwa persaingan saat ini bukan yang besar mengalahkan yang kecil, namun yang lebih cepat mengalahkan yang lambat. Oleh karena itu perizinan perumahan tidak lagi hitungan bulan atau hari, namun sudah ada yang 3 jam selesai seperti di Kota Pontianak," jelas Menteri Basuki.

Penghapusan perizinan tersebut diantaranya izin amdal bagi perumahan yang dibangun sesuai dengan zonasi dalam rencana tata ruang, izin lokasi, rekomendasi peil banjir, izin cut and fill dan analisa lalu lintas.

Kemudian penggabungan perizinan antara lain proposal pembangunan perumahan bagi MBR digabung dengan surat pernyataan tidak sengketa jika tanah belum bersertifikat.

Sementara percepatan waktu penyelesaian dilakukan terhadap surat pelepasan hak atas tanah dari pemilik tanah kepada pengembang. (Sumber: PU.go.id)

Penulis: Ernawati
Editor: Ernawati
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved