Jumlah Kader Parpol Turun, Indeks Demokrasi Provinsi Kalsel Ikut Tersungkur

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 sebesar 73,43. Angka ini turun 1,33 point dibandingkan dengan IDI Kalsel 2015 sebesar 74,76.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kalimantan Selatan Diah Utami, Senin (2/10/2017), mengatakan IDI adalah komposit yang menunjukkan perkembangan demokrasi di Indonesia. Tingkat capaian diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan tiga aspek demokrasi yaitu kebebasan sipil (civil liberty), hak-hak politik (political rights) dan lembaga demokrasi (institution of democracy).

IDI Kalsel 2016 mencapai angka 73,43 dalam skala 0-100. Capaian kinerja itu masih berada pada kategori sedang. Adapun tingkat demokrasi dikelompokkan menjadi tiga yakni baik dengan indeks 80 ke atas, sedang (60-80) dan buruk (kurang dari 60).

Perubahan angka IDI Kalsel dari 2015-2016 dipengaruhi oleh tiga aspek demokrasi, yakni kebebasan sipil yang naik 6,89 point dari 54,15 menjadi 61,04. Hak-hak politik turun 2,19 point dari 85,77 menjadi 83,58 dan lembaga demokrasi turun 10,28 point dari 83,17 menjadi 72,89.

Capaian IDI Kalimantan Selatan dari tahun 2009 hingga 2016 mengalami naik turun. Pada 2009 hanya sebesar 66,63. Angka ini terus mengalami perubahan hingga mencapai momen terendahnya di 2012 sebesar 61,13. Setelah itu terus naik hingga mengalami momen tertinggi pada 2015 sebesar 74,76.

Naik turunnya angka IDI adalah cerminan situasi demokrasi di Indonesia hingga level provinsi. IDI sebagai sebuah alat ukur perkembangan demokrasi yang khas Indonesia dirancang untuk sensitif terhadap naik turunnya kondisi demokrasi. Disusun secara cermat berdasarkan kejadian sehingga potret yang dihasilkan merupakan refleksi realitas yang terjadi.

Diah menyebutkan, dari sebelas variabel IDI Kalsel pada 2016, ada lima variabel yang mengalami penurunan indeks dan empat variabel yang mengalami peningkatan indeks dibanding 2015.

Dua variabel yang mengalami penurunan paling tajam adalah peran partai politik dan peran peradilan yang independen. Variabel peran partai politik menukik 39,44 point dari 74,07 pada 2015 menjadi 34,63 pada 2016. Hal ini karena jumlah kaderisasi yang dilakukan parpol peserta pemilu ditemukan lebih sedikit dibandingkan tahun sebelumnya.

"Selain itu proporsi perempuan dalam kepengurusan parpol lebih sedikit dibandingkan tahun sebelumnya. Salah satu contohnya, ketua DPRD Provinsi Kalsel yang semula perempuan, namun kemudian mundur setelah menjadi bupati Kabupaten Batola. Sedangkan penggantinya laki-laki," sebut Diah.

Penurunan terbesar kedua terjadi pada variabel peran peradilan yang independen. Hal ini ditandai adanya keputusan hakim yang kontroversial, sehingga menciderai rasa keadilan di masyarakat. Dalam hal ini Diah memberi contoh peradilan kasus narkoba di Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) yang cukup menyita perhatian masyarakat saat itu.

Diah juga menyebutkan indeks pada variabel kebebasan berkeyakinan meningkat karena semakin berkurangnya jumlah aturan tertulis yang membatasi kebebasan atau mengharuskan masyarakat menjalan agamanya. Namun menurut Diah, indeks variabel kebebasan berkeyakinan di Kalsel masih konsisten dalam kategori buruk. Di lima provinsi regional Kalimantan, Kalimantan Utara memiliki IDI tertinggi 76,98. Sedangkan Kalsel capaian IDI terendah 73,43. (*)