Gara-gara Kasus Ini, Kadisdik Kalsel Diserang Pertanyaan Sengit Wakil Rakyat

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Sepuluh bulan lamanya dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk sekolah lanjutan tingkat atas (SLTA) di Kalsel tak kunjung cair. Keterlambatan itu berimbas pada banyak hal di sekolah baik negeri maupun swasta.

Bahkan, akibat keterlambatan pencairan dana BOS --satu item di antaranya adalah untuk membayar guru honorer-- ada guru yang tidak kuat lagi tidak digaji dan memilih mengundurkan diri.

Kondisi keuangan sekolah yang kembang-kempis rupanya terpantau wakil rakyat Kalsel. Komisi IV DPRD Kalsel menggelar rapat kerja dengan Dinas Pendidikan Kalsel, Rabu (4/10), terkait kondisi BOS daerah yang tak kunjung cair.

Tak ayal lagi, HM Jusuf Effendi, Kadisdik dan Kebudayaan Kalsel mendapat beragam cecaran pertanyaan dari anggota DPRD Kalsel. Selain belum cairnya dana BOS, juga mengenai adanya pungutan bulanan di sekolah.

Para wakil rakyat di ‘Rumah Banjar’ kecewa atas kinerja satuan kerja perangkat daerah karena, banyak masalah yang belum mampu diselesaikan. Seperti belum cairnya dana BOS daerah yang bersumber dari APBD hingga triwulan ketiga.

Lantaran kondisi ini, sekolah mengalami krisis keuangan. Bahkan, untuk biaya bayar rekening listrik dan air bersih pun susah. Hal ini berpotensi munculnya pungutan kepada anak didik dan orangtua.

Para wakil rakyat mengancam membentuk Pansus jika dana BOS daerah hingga akhir tahun tidak juga cair. Juga terkait informasi adanya pungutan bulanan yang dibebankan sekolah kepada siswa serta kembali anjloknya anggaran pendidikan yang masuk dalam APBD Murni 2018 hanya Rp 283 miliar atau Rp 4 persen dari total APBD.

Para wakil rakyat khawatir indeks pembangunan manusia (IPM) Kalsel terjun bebas tahun depan jika hal itu tidak teratasi. Padahal, salah satu visi misi Gubernur Sahbirin Noor adalah mewujudkan Kalsel cerdas dan mapan.

“Sudah cukup lama kami ini menahan, dan ini tidak boleh dibiarkan. Karena itu kami berharap Disdik segara mencairkan hal ini, mengingat sekolah sangat memerlukan dana BOS daerah,” tandas Lutfi Syaefuddin, Sekretaris Komisi IV DPRD Kalsel.

Sementara itu, M Jusuf Effendi berkilah dana BOS daerah belum cair karena menunggu daftar perincian anggaran (DPA) yang belum keluar. Sedangkan alokasi dana APBD 2018 karena keputusan tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) yang diketuai Sekda.

“Kalau draft pencairannya ada, Dinas Pendidikan siap melakukan pencairan,” ucap Yusuf Effendi.
Namun dia mengingatkan meski dana BOS daerah belum terbayarkan, sekolah tidak dibenarkan melakukan pungutan, apalagi bersifat tetap bulanan.

Mau baca berita Banjarmasin Post? klik DI SINI

Mau baca berita Metro Banjar? klik DI SINI