Kasus 7.320.000 Butir Zenith, Komisi III Ingin Kapolda Kalsel Beri Sanksi Oknum Terlibat

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Penangkapan dan pengungkapan 366 koli berisi 7.320.000 butir Zenith atau Carnophen diapresiasi Anggota Komisi III DPR RI Habib Aboe Bakar Alhabsyi.

Menurut legislator PKS itu, jutaan Zenith dan Carnophen yang ditemukan di sebuah ruko di Banjarmasin itu bukan barang sembarangan, karena nilainya mencapai Rp 10.614.000.000.
Dengan penangkapan tersebut telah menyelamatkan banyak generasi muda di Kalsel dari pengaruh narkoba dan psikotropika.

Dalam hal ini, Habib Aboe Bakar meminta agar Polda Kalsel terus meningkatkan performa dalam penanganan narkoba agar masyarkat semakin terlindungi dengan aman.

"Saya minta Kapolda untuk lebih giat lagi memangani peredaran dextro di Kalimantan Selatan. Karena pengungkapan ini bukan yang pertama, sebelumnya pernah diungkap 1,5 juta zenith di sebu gudang di Amuntai, kemudian ada juga 11 juta zenith di Pelabuhan Trisakti. Kasus-kasus ini menunjukkan bahwa suplai zenit untuk Kalsel itu luar biasa besarnya, karenanya gak bisa dianggap enteng," terang dia.

Dia mengungkapkan, selama ini terbukti banyak pihak yang ternyata terlibat dalam suplai zenih ke Kalsel. Misalkan saja pernah terungkap pegawai BP POM yang terlibat, pernah juga salah satu narapidana dari Lapas Banjarmasin juga terlibat, kali ini malah ada oknum polisi yang terlibat.

"Ini kan membuat kita semakin harus waspada. Saya minta Kapolda tidak mentoleransi siapapun yang terlibat dalam peredaran narkoba dan paikotropika, apalagi jika itu adalah penegak hukum. Sama saja ini seperti pagar makan tanaman, bukan mengamankan malah membantu suplai barang. Mereka harus diberikan sanksi secara tegas, untuk memutus rantai dan membuat efek jera kepada yang lain," kata dia.

Dirinya mendorong Kapolda Kalsel meningkatkan pengawasan internal dan audit internal, sehingga jika ada oknum yang terlibat akan dapat dideteksi sejak awal. Adanya bad cop dan good cop memang kerap terjadi disemua satuan di manapun. Karenanya, pengawasan yang ketat adalah solusi untuk menangkal penyalahgunaan kewenangan oleh oknum aparat tersebut. Ini harus benar-benar menjadi perhatian Irwasda.

"Jika memang Polda tidak mampu melakukan peningkatan pengawasan tersebut, saya akan minta Irwasum untuk membantu. Hal ini menjadi sebuah kebutuhan untuk membersihkan institusi Polri dan menjaga marwahnya di depan masyarakat," ucapnya. (*)