Berita Kotabaru

Soal Sampah dan Sanitasi, Instansi Terkait di Pemkab Kotabaru Langsung Adakan Rapat Koordinasi

Pengelolaan sampah dan kurangnya fasilitas sanitasi di wilayah Kabupaten Kotabaru, menjadi indikator sulitnya kabupaten berjuluk Bumi Saijaan

Soal Sampah dan Sanitasi, Instansi Terkait di Pemkab Kotabaru Langsung Adakan Rapat Koordinasi
banjarmasinpost.co.id/herliansyah
Rapat koordinasi pengelolaan persampahan berkelanjutan di ruang rapat Bappeda Kotabaru. 

BANJARMASINPOST.CO.ID, KOTABARU - Pengelolaan sampah dan kurangnya fasilitas sanitasi di wilayah Kabupaten Kotabaru, menjadi indikator sulitnya kabupaten berjuluk Bumi Saijaan ini meraih penghargaan Adipura langsung disikapi serius Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kotabaru.

Berapa hal yang menjadi indikator selain masih rendahnya pengelolaan sampah hanya mencapai 41 persen dari yang ditargetkan 80 persen. Namun, pengurangan sampah yang ditarget 20 persen juga belum tercapai.

Terlebih berkaitan dengan sanitasi yang sebenarnya menjadi kewajiban dari Pemkab Kotabaru belum terimplementasi, meski diketahui saat ini Dinas Ciptakarya dan Tata Ruang sudah melaksanakan pembangunan instalasi pengelolaan lumpur tinja (IPLT).

Baca juga: Sudah Puas Menggoyang, Tapi Si Perempuan Minta Ini Pemuda Jadi Kalap dan Membunuhnya

"Selain juga didukung MCK komunal yang sudah dilakukan di pondok pesantren di Desa Stagen. Rencana kembali dilanjutkan penambahan lima MCK di 2018," kata Muhammad Pahruliansyah, Plh Kepala Bidang Penyehatan dan Pengembangan Lingkungan pada Dinas Ciptakarya dan Tata Ruang.

Hal itu terungkap dalam rapat koordinasi pengelolaan persampahan berkelanjutan, sekaligus kegiatan berkaitan progres sanitasi. Kegiatan berlangsung di ruang rapat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Rabu (11/10/2017).

Rapat koordinasi dihadiri pihak Dinas Ciptakarya dan Tata Ruang, Dinas Lingkungan Hidup Daerah, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan serta pihak Bappeda selaku pemandu kegiatan.

Berdasarkan data Urbanitation Sanitation Development Progam (USDP), pengelolaan sampah baru 41 persen sementara pengurangan sampah masih belum terlaksana.

Baca juga: Mentang-mentang Ahli Bedah Plastik, Dokter Ini Permak Wajah Istrinya, Mengejutkan Hasilnya

"Wilayah perkotaan, penanganan sampah harus 80 persen dan pengurangan 20 persen belum terpenuhi. Sementara Kotabaru penanganan baru 41 persen, pengurangan belum ada entah belum tercatat," kata Dhanang Tri W, CO Team Leader USDP.

Selain juga hadir nara sumber dari Prosda Kalsel-USDP Rina Ayu Agustina dan TA Regulasi dan Kelembagaan-USDP Arif Budiman.

Penulis: Herliansyah
Editor: Edinayanti
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved