4 Tahun Mangkrak, Dua Dermaga di Pulau Sembilan Malah Jadi Beban Warga

BANJARMASINPOST.CO.ID, KOTABARU - Dua bangunan dermaga di dua pulau di Kecamatan Pulau Sembilan Kotabaru terus dipertanyakan. Lebih empat tahun bangunan mangkrak, sementara tidak ada kepastian pekejaan dilanjutkan.

Padahal bangunan dermaga di Pulau Marabatuan dan Matasirih sangat dibutuhkan untuk sandar kapal, karena selama ini masyarakat menggunakan perahu tambangan lantaran kapal tidak bisa merapat.

Bangunan dua dermaga dibiayai anggaran pemerintah pusat mangkrak karena tidak dilanjutkan pembangunannya, membuat beban hidup masyarakat di pesisir kepulauan itu menjadi lebih tinggi.

Pasalnya, setiap kedatangan KM Sabuk Nusantara 55 tidak bisa sandar karena dermaga belum selesai. Kapal hanya labur jangkar, sedangkan penumpang harus menggunakan perahu tambangan agar sampai ke pesisir.

Sementara saat menumpang di perahu tambangan, warga merogoh kocek Rp 10.000 perorang, sedangkan bagi warga membawa barang dagangan membayar jasa mencapai ratusan ribu.

"Ya, yang ada dermaga cuma Marabatuan sama Matasirih dan hingga kini masih mangkrak," ungkap Andi warga Marabatuan, Minggu (22/10/2017).

Andi mengungkapkan tidak mengetahui mengapa dermaga di Marabatuan dan Matasirih tidak dilanjutkan dan dibiarkan mangkrak bertahun-tahun.

Namun, mereka tetap berharap dua bangunan dermaga tersebut dilanjutkan pekerjaannya sampai selesai dan bisa dimanfaatkan warga.

Sementara diketahui, mangkraknya bangunan dermaga imbas adanya Permenhut 435 yang memasukan bahwa pulau di Kecamatan Pulau Sembilan masuk dalam kawasan cagar alam.

Imbas dari masuknya Pulau Sembilan ke kawasan cagar alam, sehingga pemerintah pusat yakni Kementerian Perhubungan menghentikan pekerjaan dan lagi menganggarkan untuk penyelesaian pekerjaan.

Lucu Pulau Sembilan masuk dalam kawasan cagar alam. Padahal puluhan tahum diketahui bahwa Pulau Ssmbilan bukan hanya sebuah kecamatan di Kabupaten Kotabaru.

Namun di sana juga terdapat permukiman masyarat dan fasilitas pemerintah seperti kantor camat, kantor desa, sekolah dan fasilitas publik lainnya.