Berita Banjarmasin

Rupanya seperti Ini Proses Pengajuan Izin HGB di Atas HPL di Banjarmasin

Terjawab sudah mekanisme izin hak guna bangunan (HGB) di atas hak pengelolaan (HPL) yang selama ini cukup membingungkan warga.

Rupanya seperti Ini Proses Pengajuan Izin HGB di Atas HPL di Banjarmasin
Ist
Wakil Wali Kota Banjarmasin Hermansyah saat menghadiri penyerahan Piala Adipura 

Untuk itu, UU No 32 tentang berubah menjadi UU 23 dan keluarlah Peraturan Pemerintah Nomor (PP) 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, berkaitan dengan UPD yang baru. Banyak SKPD yang hilang dan banyak SKDP yang bergabung. Seperti dinas pasar sekarang hilang dan masuk ke bidang perdagangan.

"Ini menimbulkan banyak masalah penanganan, atau tupoksinya," tegas Hermansyah.

Baca: Awalnya karena Pengaruh Dextro, Lalu Ketagihan Setubuhi Anak Sendiri

Seperti HGB di atas HPL, sambungnya, siapa yang menanganinya. Untuk itu, bagian terkait di Pemko seperti bagian aset dan bidang perkumiman untuk konsultasi dengan kementrian terkait agar yang meromendasikan perpanjangan HGB di atas HPL itu jelas.

"Perpanjangan HGB itu selama 20 tahun. Nah, di Banjarmasin aset yang besar itu ada 18 buah, belum yang kecil-kecil," katanya.

Ditambahkannya, jika ada yang mengajukan perpanjangan HGB, benarkah yang menangani itu bagian perkim berdasarkan undang-undang. Nah, untuk perpanjangan HGB harus dibuatkan SOP-nya.

"Jika nanti produk dari perpanjangan HBG itu bertentangan dengan UU, maka produknya juga akan salah dan berisiko hukum," katanya.

Penulis: Edi Nugroho
Editor: Murhan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved