Berita Kotabaru

Soal Pilkades Bangkalaan Dayak yang Ditunda, Benarkah Hanya Sekedar Janji Pemkab Kotabaru?

Harapan lima calon kepala desa Bangkalaan Dayak, Kecamatan Kelumpang Hulu Kotabaru pupus sudah.

Soal Pilkades Bangkalaan Dayak yang Ditunda, Benarkah Hanya Sekedar Janji Pemkab Kotabaru?
banjarmasinpost.co.id/herliansyah
Plt Kepala BPMPD Kotabaru Rahadian Riyadi

BANJARMASINPOST.CO.ID, KOTABARU - Harapan lima calon kepala desa Bangkalaan Dayak, Kecamatan Kelumpang Hulu Kotabaru pupus sudah. Sudah mendekati akhir tahun 2017, pesta demokrasi pemilihan calon kades tidak kunjung ada kabar seperti dijanjikan.

Parahnya, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) selain menjanjikan pemilihan lima calon kepala desa yang ditunda dan baru dilaksanakan pada 2017.

Tetapi pihak BPMPD menyatakan, lima calon seharusnya sudah melaksanakan pilkades pada April 2016 lalu, baru akan dilaksanakan pada 2018 dengan cara pendaftaran ulang.

Baca: Sengaja Tidak Sarapan! Ini Penyakit Mematikan yang Siap Menghampiri Anda

"Pendaftaran baru lagi. Termasuki lima calon kades sebelumnya karena aturannya memanf seperti itu," kata Plt Kepala BPMPD Kotabaru Rahadiyan Riadi, Jumat (3/11/2017).

Ia beralasan, lima calon kades yang sebelumnya harus kembali mendaftar ulang dan mengikuti tahapan-tahapan seleksi. Selain ada regulasi yang mengatur juga, dengan alasan memberikan kesempatan bagi calon lain yang ingin ikut.

"Kita tidak bisa 'mengunci' hanya pada lima calon. Kecuali nanti pendaftarnya tetap yang lima itu," kata Rahadian.

Disinggung janji pemerintah daerah, melalui BPMPD pelaksanaan pilkades Bangkalaan Dayak dilaksanakan 2017 ini, setelah sempat ditunda setahun lebih, Rahadian menepisnya.

Baca: Serapan Anggaran Disdik 68 Persen, Ini Kegiatan yang Sudah Dilaksanakan

"Kalau kepala BPMPD sebelumnya menjanjikan, tapi tidak ada dianggarkan untuk pelaksanaannya di 2017 ini," ujarnya.

Sebelumnya pernah diberitakan, penundaan pelaksanaan pilkades Bangkalaan Dayak yang sempat memantik aksi demo warga, pemerintah daerah beralasan karena pada saat itu terjadi gejolak terkait pengelolaan sarang walet di Gua Temuluang, Kecamatan Kelumpang Hulu.

Sehingga dengam alasan keamanan, maka pemerintah daerah melalui BPMPD menunda pelaksanaan pilkades. Padahal masyarakat sudah memerikan alasan, pelaksanaan pilkades tidak ada sangkut pautnya dengan pengelolaan sarang walet Gua Temuluang.

Bahkan, dalam aksi unjuk rasa setahun lalu, lima calon kepala desa yang ikut dalam aksi tersebut juga sempat menjamin tidak terjadi gangguan keamanan.

Namun pemerintah daerah tetap kekeuh tidak mau melaksanakan, hingga sekarang tanpa ada kepastian yang dijanjikan pada 2017.

Padahal, sudah banyak kerugian ditanggung para calon. Baik tenaga maupun biaya yang digunakan mulai dari tahap seleksi, sosialisasi, pembuatan spanduk dan biaya lainnya.

Penulis: Herliansyah
Editor: Edinayanti
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved