Ekonomi dan Bisnis

Omzet Pedagang Kartu Perdana Prabayar Alami Penurunan Hingga 50 Persen

Pedagang ritel pulsa dan kartu perdana prabayar alami penurunan penjualan kartu perdana prabayar hingga 50 persen.

Omzet Pedagang Kartu Perdana Prabayar Alami Penurunan Hingga 50 Persen
(KOMPAS.com/Puthut Dwi Putranto)
Kamis (2/11/2017), seorang pemilik konter di Desa Manggarmas, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah mengamuk dan membakar seluruh kartu SIM prabayar yang dijual. Ribuan kartu SIM prabayar dari berbagai jenis provider itu disiram bensin lantas dibakar hingga tak tersisa di halaman depan tempat usahanya. 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Pedagang ritel pulsa dan kartu perdana prabayar alami penurunan penjualan kartu perdana prabayar hingga 50 persen.

Seperti di Galaxy Ponsel Jalan Manggis Banjarmasin sudah sejak awal Bulan November 2016 mengalami penurunan penjualan kartu perdana prabayar.

Dijelaskan pemilik Galaxy Ponsel Denny, di tokonya ia biasa menjual sekitar 400 kartu perdana prabayar setiap hari, namun saat ini hanya separuhnya saja.

Menurutnya hal ini terkait peraturan pemerintah yang mewajibkan pengguna kartu perdana prabayar mendaftarkan atau meregistrasikan nomornya dengan identitas yaitu nomor induk kependudukan (NIK) dan nomor kartu keluarga (KK).

"Ya berkurang sampai 50 persenan, terutama berkurang dari anak-anak sekolah yang belum punya kartu tanda penduduk (KTP)," kata Denny.

Baca: Ternyata Boleh Punya Kartu Lebih dari Tiga untuk Satu Operator, dengan Syarat Ini

Baca: Pemilik Konter Bakar 3.000 Kartu SIM karena Marah Kebijakan Registrasi dan Batasan Miliki Kartu

Padahal menurutnya konsumen terbesarnya selama ini yaitu dari kalangan anak sekolah mulai sekolah menengah pertama (SMP) dan sekolah menengah akhir (SMA).

Karena itu anak-anak sekolah yang tetap membeli nomor kartu perdana prabayar banyak yang menggunakan data identitas orang tuanya.

Ia mengaku tetap mendukung program pemerintah tersebut yang bertujuan meminimalisir adanya tindak penipuan menggunakan media komunikasi karena nomor yang diregistrasi akan terhubung dengan data yang tercatat pada database Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil).

Namun ia berharap pemerintah tidak membatasi jumlah kartu perdana prabayar yang bisa didaftarkan oleh satu orang. (Achmad Maudhody)

Penulis: Achmad Maudhody
Editor: Elpianur Achmad
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved