Berita Kotabaru

Dianggap Melanggar Kepmentan Soal Pengadaan Sawit, Ini Bantahan Rahman

Pengadaan bibit sawit untuk 23 kelompok tani tersebar di beberapa wilayah Kabupaten Kotabaru yang dilaksanakan Dinas Perkebunan Kotabaru

Dianggap Melanggar Kepmentan Soal Pengadaan Sawit, Ini Bantahan Rahman
banjarmasinpost.co.id/herliansyah
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pengadaan bibit sawit pada Dinas Perkebunan Kotabaru Abd Rahman. 

BANJARMASINPOST.CO.ID, KOTABARU - Pengadaan bibit sawit untuk 23 kelompok tani tersebar di beberapa wilayah Kabupaten Kotabaru yang dilaksanakan Dinas Perkebunan Kotabaru ditengarai telah melanggar Keputusan Menteri Pertanian (Kepmentan).

Dugaan adanya pelanggaran terkait mekanisme lelang pengadaan seperti diatur dalam Permentan RI nomor 76/kpts/KB.020/10/2017 tertanggal 16 Oktober 2017, dalam keputusan tersebut umur bibit sawit yang harus dilelang 9 sampai 24 bulan.

Namun informasi didapat, pada pengumuman lelang pada 25 Oktober sampai 2 Nopember 2017 lalu, umur bibit sawit 9 sampai 18 bulan.

Baca: Membludak! Sosialisasi Penerimaam Prajurit TNI AL di Kotabaru, Begini Kata Seorang Siswa

Sementara informasi berhasil dihimpun, pengadaan tahap satu sejumlah 49.000 ribu bibit dengan pagu anggaran Rp 2.058.000.000. Sedangkan pengadaan tahap dua sebanyak 75.000 bibit dengan pagu anggaran Rp 315.000.000.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Perkebunan Kotabaru Abd Rahman, dikonfirmasi di ruang kerjanya, Jumat (10/11/2017) membantah melakukan pelanggaran kepmentan terkait pengadaan bibit sawit.

Menurut Rahman, pengadaan sempat dua kali dilelangkan. Lelang pertama batal karena dua penawar yang mengikuti lelang kurang persyaratan.

Baca: Pemkab Kotabaru Gerah Wacana Pemerintah Kurangi Dana Desa, Ini Curhatan Sekdakab

"Persyaratan yang bisa terpenuhi mengenai tenaga teknis dan SIUP. Lalu dilelangkan lagi," kata Rahman.

Rahman tidak hanya membantah mengenai informasi menyebutkan intansinya melakukan pelanggaran kepmentan terkait lelang pengadaan bibit.

Dengan alasan, pengadaan bibit sawit untuk 23 kelompok tani yang sudah ada pemenangnya mereka lakukan sudah sesuai aturan.

"Melaksanakan sesuai aturan yang ada di kami, dan sudah benar. Peraturan yang lama 9 sampai 18 bulan. Tidak tahu ada aturan baru. Kami mencari-cari aturan yang baru dan sampai mendownload tapi tidak ketemu," tandas Rahman.

Penulis: Herliansyah
Editor: Edinayanti
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved