Breaking News:

Berita Banjarmasin

NEWS ANALYSIS Ketua YLK Banjarmasin: BPJS Bakal Hapus Pembiayaan 8 Penyakit, Masyarakat Dirugikan

Karena selama ini dengan masuk menjadi peserta BPJS, masyarakat mengharapkan hal tersebut merupakan bantuan pemerintah.

Harian Banjarmasin Post edisi Senin (27/11/2017) halaman 1 

BANJARMASINPOST.CO.ID - JIKA benar delapan penyakit itu tidak lagi dibayar oleh BPJS, jelas masyarakat merasa keberatan. Karena selama ini dengan masuk menjadi peserta BPJS, masyarakat mengharapkan hal tersebut merupakan bantuan pemerintah.

Semisal biaya operasi sampai Rp 15 juta, jika itu dihadapkan pada masyarakat kecil yang tidak mampu bagaimana? Jadi, akhirnya yang diharapkan oleh masyarakat melalui BPJS ini malah mengecewakan masyarakat.

Karena selama ini sudah berjalan sekian tahun BPJS ternyata mungkin karena defisit atau hal lainnya akhirnya malah beberapa penyakit dan operasi-operasi dihapuskan. Sedangkan kadang delapan penyakit itu merupakan penyakit yang ada di masyarakat.

Baca: Deputi Direksi BPJS Kalimantan: BPJS Tak Akan Menghapus 8 Daftar Penyakit itu Dari Pembiayaan

Jadi sebenarnya dalam hal ini masyarakat akhirnya kecewa padahal masyarakat mengharapkan bantuan dari pemerintah melalui program JKN KIS oleh BPJS.

Sedangkan masyarakat dikejar-kejar untuk harus menjadi anggota BPJS. Bahkan, saat ini semua orang di dalam kartu keluarga harus terdaftar sebagai peserta BPJS. Jadi, janganlah pemerintah membebankan kepada masyarakat apa pun alasannya.

Jadi kalau isu itu benar dan mudah-mudahan itu itu tidak benar.

Bisa kita lihat bagaimana sekarang kita dikejar-kejar oleh BPJS. Pegawai negeri yang dulunya melalui Askes sekarang beralih ke BPJS. Kalau tiap bulan nunggak saja harus denda.

Baca: Duh, BPJS Bakal Hapus Pembiayaan 8 Penyakit, Rahimah Bingung Obati Kanker Anaknya

Sekarang pelayanannya bagaimana? Jangan menganggap karena defisit atau anggaran BPJS jadi beberapa operasi ditiadakan. Pemerintah harus mencari jalan keluar yang jangan membebankan kepada masyarakat. Apalagi masyarakat kecil.

Jadi, sebenarnya masyarakat itu mengharapkan sekali perhatian dari pemerintah. Pun apabila berita itu tidak benar, maka pihak BPJS harus secepatnya mengklarifikasi agar masyarakat tidak resah dan mereka juga tidak kecewa serta banyak tanda tanya.

Makanya sebenarnya pejabat yang berwenang dalam hal ini BPJS menyampaikan kepada masyarakat harus benar-benar dimengerti oleh masyarakat bahasanya. (ell)

Baca lebih lengkap di Harian Banjarmasin Post Edisi Senin (27/11/2017)

Editor: Elpianur Achmad
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved