Berita Hulu Sungai Utara

958 Tenaga Pendidik dan Kependidikan Non-PNS Hulu Sungai Utara Bakal Dapat Tunjangan

Janji Bupati HSU Abdul Wahid untuk memberikan tunjangan kepada Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan non Pegawai Negeri

958 Tenaga Pendidik dan Kependidikan Non-PNS Hulu Sungai Utara Bakal Dapat Tunjangan
BANJARMASINPOST.co.id/reni kurnia wati
Tenaga pendidik dan kependidikan non-PNS di HSU akan mendapatkan tunjangan. Foto dirilis Minggu (3/12/2017) 

BANJARMASINPOST.CO.ID, AMUNTAI - Janji Bupati HSU Abdul Wahid untuk memberikan tunjangan kepada Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan non Pegawai Negeri Sipil (PTK non PNS) saat pembagian SK bakal segera direalisasikan.

PTK telah memiliki SK Bupati yang dibagikan secara serentak beberapa beberapa bulan lalu sebanyak 958 orang terdiri dari guru dan operator

SK Bupati bagi PTK non PNS digunakan untuk pembuatan Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Pendidikan (NUPTK) bagi sekolah negeri, sesuai dengan petaturan baru namun bagi sekolah swasta hanya diperlukan SK dari Yayasan.

Junaidi Gunawan Kasi Pengembangan Guru dan Tenaga Teknis Dinas Pendidikan HSU mengatakan rencana pemberian tunjangan daerah rencananya akan diberikan swbanyak Rp 150 ribu pada tahun 2018.

"Tunjangan diberikan hanya kepada yang telah memiliki SK Bupati, dan rencananya program ini akan dimulai pada 2018," ujarnya.

Masih ada PTK non PNS yang dalam tahap pengusulan untuk mendapatkan SK Bupati yaitu 424 orang. SK Bupati sendiri bisa didapatkan dengan masa pengabdian sebagai honorer minimal dua tahun.

Terpisah Saniah pengajar TK IT Nurul Ilmi Sungai Malang kecamatan Amuntai Tengah, dirinya telah menjadi pengajar selama 10 tahun. Dengan gaji pokok pertama Rp 100 ribu perbulan hingga saat ini menjadi Rp 300 ribu perbulan ditambah dengab tunjangan.

Meski diakuinya insentif yang didapat jauh berbeda dibanding dengan PNS namun Saniah sudah sangat bersyukur. "Mengajar bukan hanya perkara mencari uang, tapi juga sebagai ladang ibadah untuk menebarkan ilmu kebaikan," ujarnya.

Namun jika pemerintah daerah memberikan tunjangan dirinya jelas akan sangat bersyukur, bisa digunakan untuk menambah pendapatan.

SK Bupati bagi PTK non PNS digunakan untuk pembuatan Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Pendidikan (NUPTK) bagi sekolah negeri, sesuai dengan petaturan baru namun bagi sekolah swasta hanya diperlukan SK dari Yayasan.

"Kami sudah membuat NUPTK setekah dua tahun mengajar, dan menggunakan SK dari yayasan," ujarnya. (BANJARMASINPOST.co.id/reni kurnia wati)

Penulis: Reni Kurnia Wati
Editor: Ernawati
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved