Marsekal Hadi Tjahjanto Calon Panglima TNI, Ternyata Dia tak Punya Utang

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Presiden Joko Widodo mengajukan nama Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal Hadi Tjahjanto sebagai calon panglima baru TNI.

Hadi Tjahjanto menggantikan Jenderal TNI Gatot Nurmantyo yang memasuki masa pensiun.

Pada Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKP) yang diakses di situs KPK (acch.kpk.go.id), total kekayaannya sekitar Rp 5 miliar atau tepatnya Rp 5.001.683.500 dan 60.000 US Dollar.

Terakhir kali melaporkan LHKPN-nya ke KPK pada 24 Juni 2016, saat menjabat sebagai Sekretaris Militer Presiden, di Kementerian Sekretariat Negara.

Baca: Resmi, Presiden Jokowi Ajukan KSAU Marsekal Hadi Tjahjanto Calon Panglima TNI

Baca: Mitos Gunung Saranjana, Konon Sebuah Kota Besar Lengkap dengan Mobil Mewah

Baca: Benarkah Saranjana Kota Gaib di Kotabaru yang Tak Kasat Mata, Begini Kisah-kisahnya

Baca: Ramalan 2018, Prabu Jayabaya Melihat Bakal Kembali Terjadi Tsunami?

Kekayaan Hadi terdiri atas harta tidak bergerak berupa tanah dan bangunan di beberapa daerah senilai total Rp 594.105.500.

Salah satunya yaitu bangunan seluas 38,5 m2 dengan nilai NJOP Rp 462.247.500. Hartanya yang terletak di Jakarta Selatan tersebut tercatat diperoleh tahun 2012.

Hadi juga memiliki harta bergerak berupa alat transportasi dan mesin lainnya, seperti sejumlah mobil dan motor senilai total Rp 515.700.000.

Salah satunya yakni mobil Toyota Kijang Inova tahun pembuatan 2015, senilai Rp 247.500.000.

Ia juga memiliki harta bergerak lain berupa logam mulia senilai Rp 391.875.000. Dia juga tercatat memiliki giro dan setara kas lainnya, yang berasal dari hasil sendiri dan warisan, senilai Rp 3,5 miliar dan 60.000 USD. (*)

Berita ini tayang di kompas.com dengan judul: Diajukan Sebagai Panglima TNI, Ini Harta Kekayaan Hadi Tjahjanto

Hadi tidak memiliki piutang dan dia tercatat baru sekali melaporkan harta kekayaan di KPK pada saat itu.

Sebelumnya, surat pengajuan Hadi sebagai calon Panglima TNI tersebut diserahkan Menteri Sekretaris Negara Pratikno kepada Wakil Ketua DPR Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Fadli Zon, Senin (4/12/2017) pagi. (*)