Kriminalitas Kaltim

Mantan Kadisdik Paser Ditangkap Terkait Korupsi, Ini Modusnya

Kejaksaan Negeri (Kejari) Paser menahan dua orang tersangka berinisial S dan W, terkait kasus dugaan korupsi

Mantan Kadisdik Paser Ditangkap Terkait Korupsi, Ini Modusnya
unodc.org
Ilustrasi korupsi 

BANJARMASINPOST.CO.ID, TANA PASER - Kejaksaan Negeri (Kejari) Paser menahan dua orang tersangka berinisial S dan W, terkait kasus dugaan korupsi pengadaan alat peraga SD tahun anggaran 2014 di Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Paser.

S dan W juga menjadi tersangka untuk kasus dugaan korupsi pengadaan laboratorium biologi dan fisika di tahun anggaran dan instansi yang sama.

S menurut Kepala Kejari Paser Setiawan Budi C melalui Kasi Intel Harza Triono, sebagai Pengguna Anggaran (PA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Disdik Paser, sedangkan W sebagai rekanan pengadaan barang.

“Benar (H Shafruddin Ismail selaku PA dan PPA), penahanan itu kita lakukan pada mantan Kadisdik Paser,” kata Harza, Rabu (13/12/2017).

Pada tahun 2014, lanjut Harza, ada bantuan keuangan (bankue) provinsi untuk proyek pengadaan alat peraga SD sebesar Rp 7,7 miliar dan proyek pengadaan laboratorium sebesar Rp 9,7 miliar.

S sebagai PA dan PPA lah yang menentukan Harga Perkiraan Sendiri (HPS). Kenapa HPS? Karena kedua proyek ini diduga di mark up atau digelembungkan.

Untuk estimasi kerugian negara, Harza mengatakan bahwa Kejari sebelumnya telah berkoordinasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Dari perhitungan BPKP, untuk proyek alat peraga SD diperkirakan merugikan negara sebesar Rp 3,5 miliar, sedangkan kerugian negara untuk proyek laboratorium diperkirakan Rp 4,5 miliar.

“Karena ada dua kegiatan (proyek) yang didugakan terhadap masing-masing tersangka, sehingga setiap tersangka dihadapkan 2 perkara kasus dugaan korupsi. Dan tidak menutup kemungkinan diterapkan pada tersangka lainnya, apabila tersangka kedepan bertambah,” ucapnya.

S dan W, tambah Harza, selama ini cukup kooperatif, namun untuk kelancaran proses penyidikan, Kejari melakukan penahanan terhadap tersangka.

“Untuk sementara kita kenakan pasal 2 atau pasal 3 UU 20/2001 jo UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman maksimal 20 tahun kurungan penjara,” tambahnya. (TRIBUNKALTIM.co)

Editor: Ernawati
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved