Jelang Tutup Tahun Emas Hitam Kalimantan Selatan Makin Mengilap

Kewenangan perizinan pertambangan yang sebelumnya ada pada Pemerintah Kabupaten dan Kota kini dialihkan ke Pemerintah Provinsi Kalsel.

Menurut para pengusaha hal ini memunculkan kendala baru yaitu menurunnya intensitas komunikasi antara pengusaha tambang dan pemegang kewenangan perizinan.

“Bagaimanapun tentu lebih sulit apalagi untuk pengusaha yang lokasinya jauh, sekarang harus ke Banjarbaru untuk urusan perizinan ini,” kata Solihin.

Berbagai format baru perizinan tambang seperti Clean and Clear (CnC) serta perizinan sertifikasi registrasi dan yang lainnya juga sempat membuat para pengusaha kelimpungan dan belum lagi soal dana jaminan reklamasi tambang.

Pada tahun 2018 Aspektam Kalsel masih optimis kinerja dan produksi komoditas tambang khususnya batu bara Kalsel masih akan stabil atau bahkan kembali meningkat.

Hal ini didasari pada terbukti batu bara masih menjadi sumber energi yang sangat dibutuhkan.

“Ke depan ini banyak juga peluang komoditas batu bara, termasuk banyak power plant pembangkit listrik milik swasta yang beroperasi dan memerlukan batu bara sebagai bahan bakarnya,” kata Solihin.

Selain itu para pengusaha juga berharap tidak ada lagi perubahan aturan-aturan perizinan yang bisa menghambat operasional produksi pertambangan di Kalsel.

“Para pengusaha tambang kan juga warga negara yang mau patuh dan juga berkontribusi besar terhadap perekonomian Kalsel,” kata Solihin.

Plt Kepala Dinas ESDM Kalsel Hanif Faisol Nurrofiq, dana jaminan reklamasi tambang dari 640 perusahaan tambang di Kalsel terkumpul sebanyak Rp 190 miliar.

Menurutnya, jumlah ini masih belum optimal dan masih banyak pengusaha yang belum menjaminkan dana jaminan reklamasi tambang. (*)