Rebranding Banjarmasin Ibu Kota Provinsi Maritim

Banjarmasin sebagai ibu kota provinsi Kalimantan Selatan rupanya menyimpan masalah sampah yang belum juga teratasi.

Rebranding Banjarmasin Ibu Kota Provinsi Maritim
bpost cetak
NUGROHO DWI PRIYOHADI 

(Refleksi 2017, Resolusi 2018 dan Peta Pembangunan 2050)

Oleh: Nugroho Dwi Priyohadi
Alumnus MSc Port Management WMU Swedia
(Direktur Eksekutif PT Ambapers Banjarmasin)

Banjarmasin sebagai ibu kota provinsi Kalimantan Selatan rupanya menyimpan masalah sampah yang belum juga teratasi. Selain berpotensi mencemari lingkungan, volume harian sebanyak tidak kurang dari 2.042 m3/hari, hanya mampu diangkut armada sampah sebanyak 1.560 m3/hari (Banjarmasin Post, 21 Desember 2017, hal. 21). Jadi hanya sekitar 69% dari sampah yang menumpuk setiap hari, dan pada saat yang sama Ketua Pansus Perda Pengelolaan Sampah DPRD Kalsel, Srinto, menilai bahwa 5 – 7 tahun ke depan Tampat Pembuangan Akhir (TPA) Basirih harus ditutup karena sudah over load.

Selain itu, sebenarnya ada kisah sukses lain bahwa branding (pencitraan) Banjarmasin sebagai Kota Seribu Sungai lumayan berhasil. Namun, jika kita proyeksikan ke masa depan, benarkah citra itu bisa kita pertahankan bila ada masalah laten lainnya yang menghadang? Lantas, bagaimana pula bila kita memikirkan model Banjarmasin di tahun 2050 ? Masalah sampah hanyalah satu dari sekian agenda yang secara serius harus kita pikirkan sejak sekarang. Di penghujung 2017 dan menjelang 2018 ini kita perlu berpikir proyektif ke masa depan.

Menuju 2050
Nanti pada tahun 2050, dapatkah kita proyeksikan akan seperti apa Banjarmasin Kota Seribu Sungai ini? Beberapa negara telah melakukan proyeksi masa depan kota-kotanya tidak hanya 2030 yang akan datang, melainkan sudah diarahkan hingga tahun 2050. Itu artinya jika kita saat ini berusia 40 tahun, maka pada 2050 kita akan berusia 73 tahun. Jarak waktu selama 33 tahun seharusnya memberi kesempatan kita untuk memikirkan ulang sekaligus secara gradual melakukan sesuatu untuk kemajuan kota ini. Banjarmasin, legenda kota sungai ini perlu menyiapkan diri sebagai ibu kota Provinsi Maritim Kalimantan Selatan setidaknya sampai tahun 2050.

Model kota atau negara yang telah menetapkan perencanaan kota sampai tahun 2050 antara lain Singapura. Sebagai bagian dari Kongres Desain Dunia 2009, “Perbedaan Desain: Merancang Dunia Kita 2050”, Negara kota ini mempelopori sebuah studio vertikal untuk mengeksplorasi skenario masa depan untuk Singapura.

Tugas studio itu sendiri adalah membuat Singapura aman dari kenaikan permukaan air laut sambil mengecilkan jejak ekologis negara itu seukuran pulau.

Selanjutnya, di Inggris ada Kota Liverpool yang peduli terhadap pengembangan bandara sampai tahun 2050. Liverpool John Lennon Airport (LJLA) memainkan peran penting sebagai pintu gerbang internasional ke Wilayah Kota Liverpool. Bandara berencana untuk melayani tujuan tambahan termasuk jangka panjang; meningkatkan jumlah penumpang menjadi 7,8 juta penumpang per tahun (mppa) pada tahun 2030 dan 11 mppa pada tahun 2050; mendukung upto 12.280 pekerjaan pada tahun 2030, dan menambahkan £ 625 juta per tahun untuk perekonomian Wilayah Kota Liverpool, dan mengembangkan proyeksi pada tahun 2050.

Sementara itu, di Amerika Serikat tepatnya West Houston, telah diterbitkan Visi & Tujuan West Houston Plan 2050. Isu-isu yang diangkat antara lain pembangkit ekonomi berkelanjutan dengan lingkungan hidup dan lingkungan yang berkualitas ditata untuk memenuhi kebutuhan pasar kontemporer yang lengkap yang didukung oleh infrastruktur publik yang mengatur kecepatan di kawasan dan negara. Selain itu, ada tiga hal terkait ini yakni (1) menjaga Greater West Houston (GWH) tempat utama untuk tinggal, bekerja dan bermain di Area Metropolitan Houston (2) membuat Greater Houston Barat lebih baik lagi dengan menganjurkan standar kualitas baru untuk pertumbuhan di masa depan, dan (3) mengantisipasi kebutuhan infrastruktur dan menghindari periode yang luas ketika infrastruktur mempercepat permintaan perbaikan.

Isu Utama
Sekarang marilah kita coba proyeksikan isu-isu utama menuju 2050.

Pertama, lingkungan hidup. Tata kelola sampah dan isu lingkungan masih merupakan pekerjaan rumah yang tidak ringan, dan perlu untuk ditindaklanjuti secara komprehensif. Jika media ini telah mewartakan adanya stagnasi tempat pembuangan sampah, bagaimana dengan kota-kota lain dalam provinsi Kalsel? Bagaimana pula dengan rumor banyaknya pencemaran air sungai akibat penambangan emas atau polutan lainnya, ini perlu dirancang teta kelola dengan lebih terencana dan terpadu.

Kedua, ketersediaan energi listrik. Provinsi Kalsel yang kaya batu bara dengan dukungan wilayah perairan, seharusnya mampu menyediakan cadangan listrik yang memadai. Namun posisi tahun 2017 menjelang 2018 ini, beberapa investor ragu-ragu menanamkan modalnya karena ketidakpastian suplai energy listrik. Perusahaan listrik Negara (PLN) bahkan harus membeli listrik dari swasta untuk mensuplai kebutuhan masyarakat.

Ketiga, inter dan antar koneksi Banjarmasin dengan kota-kota lain di dalam provinsi Kalsel, atau pun Kalteng dan lainnya. Infrastuktur jalan adalah keharusan dan wajib dimiliki Kalsel, khususnya dari dan ke Banjarmasin. Posisi pelabuhan Trisakti yang eksisting adalah pintu besar logistic Kalimantan, khususnya Selatan dan Tengah, sepantasnya didukung oleh akses jalan yang memadai. Kalau kita perhatikan, zona industry pelabuhan (port industry), termasuk sarana pendukungnya, masih sangat terbatas. Apakah rancangan pengembangan sampai 2050 telah dilakukan, atau masih dalam tahapan wacana saja?

Keempat, urgensinya rebranding Banjarmasin sebagai ibu kota provinsi maritime yang memiliki keunggulan di dalam wilayah perairan, sungai, dan angkutan air. Konsekuensinya jika Banjarmasin adalah provinsi yang peduli terhadap kemaritiman, bahkan sempat ada Maklumat Banjarmasin pada waktu Kongres Sungai Indoensia III beberapa waktu yang lalu, maka diperlukan strategi yang terencana untuk pengembangan Banjarmasin setidaknya sampai tahun 2050. Sebagai analogi, alur ambang Barito telah memiliki standar mutu kedalaman minimal minus 5 meter LWS (lower water spring), apakah sungai-sungai di Banjarmasin dan Kalsel telah memiliki juga standar mutu kedalaman untuk menjamin kota tidak akan terendam banjir suatu ketika? Kanal-kanal dan sungai-sungai kecil menengah sebagian telah tertutup oleh reklamasi atau sedimentasi, akankah ini akan kita biarkanh alami sampai 2050? Jika misanya kita jamin mutu kedalaman semua sungai minimal 3 – 4 meter, maka program pengerukan sungai akan lebih komprehensif karena standar kedalaman sungai dan anak sungai di smua kota Kalsel telah ditetapkan. Saat ini, baru kolam pelabuhan dan alur yang memiliki standar kedalaman minimal.

Kelima, perlu dilakukan sesegara mungkin dengan melibatkan para pemangku kepentingan. Refleksi tahun 2017, proyeksi dan resolusi 2018, perlu lebih komprehensif dengan perencanaan matang sampai dengan 2050 sebagaimana kota-kota besar di dunia. Menurut hemat penulis, dengan rebranding Banjarmasin sebagai ibu kota provinsi maritim Kalsel, maka master plan dan road map pembangunan akan lebih fokus sebagai masyarakat peradaban sungai dan maritim. Peran kongkret semua pihak diperlukan. (*)

Editor: BPost Online
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved