Kasus Perjalanan Dinas Masih Berlanjut, Kejari Banjar Teliti 239 Hotel

BANJARMASINPOST.CO.ID - SETELAH sempat dingin selama delapan bulan, kasus perjalanan dinas luar daerah DPRD Banjar tahun 2015 dan 2016 kembali menghangat lagi saat November tadi.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Banjar, Slamet Siswanta, didampingi Kasie Pidsus, Budi Mukhlis, dan Kasie Intel, Arief Ronaldy, mengumumkan naiknya kasus itu ke tahap penyidikan.

Namun untuk mengantisipasi gugatan pra peradilan saat itu Kajari belum menyebutkan siapa saja tersangka dalam kasus tersebut. Alasanya, Penanganan kasus itu, baru penyidikan umum.

Baca: Gawat! Di TPS Landasan Ulin Ada yang Buang Ratusan Bungkus Minuman Kadaluarsa

Kasus ini dimulai penyelidikan sejak Februari 2017. Diawali ketika salah satu LSM mengadukan kasus joki kunjugan kerja (kunker) dewan. Dalam perjalanan proses penyelidikan, uang pun dikembalikan, Rp 72 juta-an. Namun semenjak itu, kasus ini bergulir dan mengungkap dugaan perjalanan dinas fiktif yang dilakukan sebagian besar anggota dewan sepanjang tahun anggaran 2015 hingga 2016.

Hasil pemeriksaan, terindikasi pelanggar ketentuan. "Ada tujuh klasifikasi pelanggaran yang dilakukan,” kata Kajari, seraya menyebutkan hasil audit investigasi yang lebih mendetil dimungkinkan angka kerugian negara lebih dari Rp 1 miliar.

Baca: Wow! Ratusan Anak di Banjarmasin Ini Tahfidz Jus Amma di Bawah Jembatan, Ini Faktanya

Kasi Pidsus Kejari Banjar, Budi Mukhlis, menyebutkan, DPA Sekretariat DPRD Banjar 2015 untuk perjalanan dinas luar daerah adalah sebesar Rp 16,3 miliar dan 2016 sebesar Rp 24,2 miliar.

Tidak itu saja, dari sisi hotelnya saja, rekapan hotel yang didapatkan ada sebanyak 239 hotel. Belum lagi, rekap tiket pesawat.

“Kasus ini memang perlu waktu untuk proses penyelidikannya karena banyak sekali yang ditangani. Hotelnya saja 239 hotel dan modus operandinya pun ada tujuh modus. Semua itu perlu ketelitian demi mengungkap kebenaran kasus ini,” pungkas Budi. (wid)