OTT KPK di HST

Resmi! KPK Tetapkan Bupati HST Abdul Latif Tersangka Kasus Suap Pembangunan RS Damanhuri

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Hulu Sungai Tengah (HST), Kalimantan Selatan (Kalsel) Abdul Latif menjadi tersangka suap.

Resmi! KPK Tetapkan Bupati HST Abdul Latif Tersangka Kasus Suap Pembangunan RS Damanhuri
Tribunnews.com/Rizal Bomantama
menunjukkan jempol dan mengenakan rompi oranye tahanan KPK saat keluar pada Jumat (5/1/2018) pukul 16.00 WIB. 

BANJARMASINPOST.CO.ID - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Hulu Sungai Tengah (HST), Kalimantan Selatan (Kalsel) Abdul Latif menjadi tersangka suap. Dia diduga menerima suap terkait pembangunan RS Damanhuri Barabai.

Hal ini terungkap dalam press rilis yang digelar Jumat (5/1/2018). "Dapat disimpulkan adanya tindak pidana korupsi terkait pekerjaan pembangunan RSUD Damanhuri, KPK meningkatkan status penanganan perkara ke penyidikan sekaligus menetapkan 4 orang tersangka," kata Ketua KPK Agus Rahardjo di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (5/1/2018).

Selain Abdul Latief, juga ditetapkan tersangkan Fauzan Rifani selaku Ketua Kadin HST Kalsel, Abdul Basir selaku Direktur PT Sugriwa Agung, dan Donny Witono selaku Direktur Utama PT Menara Agung. Penangkapan itu dilakukan di 2 lokasi yaitu di HST Kalsel dan di Surabaya, Jawa Timur.

Baca: Pakai Rompi Oranye KPK, Bupati HST Abdul Latief Acungkan Jempol, Berharap Masih Ada Keadilan

"Diduga pemberian sebagai fee proyek pembangunan ruang kelas I, kelas II, VIP dan Super VIP di RSUD Damanhuri," ucap Agus.

Baca: KPK Selidiki 8 Mobil Mewah Milik Bupati HST Abdul Latif yang Terjaring OTT

Baca: Kronologi KPK OTT Bupati HST Abdul Latif, Ditangkap Saat Pimpin Rapat

Baca: Sebelum Kena OTT KPK, Bupati Abdul Latif Pernah Dihukum karena KorupsI

Latief, Fauzan, dan Abdul dijerat dengan Pasal 12 ayat 1 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Sementara, Donny dijerat dengan Pasal 5 ayat 1 huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Berikut videonya : 

Editor: Murhan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved