Dugaan Korupsi KTP Elektronik

Inilah 4 Fakta Heboh Persidangan Setya Novanto, Ternyata Nama SBY dan Gamawan Fauzi Disebut

Sejumlah fakta menarik muncul pada persidangan kasus dugaan korupsi e-KTP dengan terdakwa mantan Ketua DPR Setya Novanto

Editor: Royan Naimi
KOMPAS.com/ABBA GABRILLIN
Setya Novanto duduk di kursi pengunjung sidang di Gedung Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (25/1/2018). 

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Sejumlah fakta menarik muncul pada persidangan kasus dugaan korupsi e-KTP dengan terdakwa mantan Ketua DPR Setya Novanto, Kamis (25/1/2018) lalu di Pengadilan Tipikor .

Fakta menarik itu terungkap setelah beberapa saksi dihadirkan jaksa, yakni mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Irman, dan mantan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan, Sugiharto.

Mantan Wakil Ketua Badan Anggaran DPR Mirwan Amir dan pengusaha Yusnan Solihin.

Inilah beberapa fakta menarik yang terungkap saat persidangan Setya Novanto:

Baca: 8 Tahun Kumpulkan Pundi Uang di Hongkong, TKW Ini Malah Terbaring Akibat Intim dengan Pria Nepal

1. Setya Novanto bertemu Andi dan Mirwan

Mirwan Amir akhirnya mengakui ia pernah bertemu Andi Agustinus alias Andi Narogong di ruang kerja mantan Ketua Fraksi Partai Golkar Setya Novanto.

Awalnya, saat ditanya oleh majelis hakim, Mirwan membantah adanya pertemuan di ruang kerja Novanto dengan Andi Narogong. Mirwan mengatakan informasi itu tidak benar.

Namun, saat diingatkan oleh jaksa KPK, Mirwan mengatakan bahwa pada pertemuan tahun 2010 ia tidak mengetahui bahwa orang yang berada di ruang kerja Novanto saat itu adalah Andi Narogong. Ia baru mengetahui belakangan bahwa orang tersebut adalah Andi Narogong.

Dalam persidangan sebelumnya, Andi Narogong mengatakan, Mirwan Amir pernah menitipkan perusahaan untuk ikut dalam pekerjaan proyek pengadaan e-KTP.

Baca: Kejam, Para Pemuda Bantai 5 Kucing Lalu Siap Dibakar untuk Dimakan, Netizen Pun Marah

2. Setya Novanto kunci anggaran

Irman menyakinkan majelis hakim bahwa Setya Novanto terbukti berperan dalam pengurusan anggaran proyek e-KTP di DPR. Menurut Irman, Andi Narogong pernah menyebut Novanto sebagai kunci anggaran DPR.

Menurut Irman, Kemendagri pernah mengajukan anggaran proyek sebesar Rp 60 miliar pada tahun 2008. Namun, pada saat itu, DPR menolak anggaran yang diminta.

Halaman
12
Sumber: Kompas.com
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved