Berita Olahraga

Maju pada Bursa Pemilihan Ketum KONI Banjarmasin, Fauzan Ramon Bentuk Tim Kecil

Kepengurusan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Banjarmasin periode 2014-2018, segera berakhir pada Juni 2018 nanti.

Maju pada Bursa Pemilihan Ketum KONI Banjarmasin, Fauzan Ramon Bentuk Tim Kecil
banjarmasinpost.co.id/nana
Fauzan Ramon 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Kepengurusan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Banjarmasin periode 2014-2018, segera berakhir pada Juni 2018 nanti.

Satu kandidat yang maju pada bursa pemilihan Ketua Umum KONI Banjarmasin, Fauzan Ramon telah membentuk tim kecil sebagai langkah awal persiapan pada pemilihan tersebut.

"Tim kecil ini saya kira cukup penting, dalam langkah selanjutnya untuk menjalankan tahapan-tahapan pada proses pemilihan nanti," terangnya kepada BPost Online.

Diungkapkan Ramon, sapaan akrabnya, alasan maju pada bursa pemilihan tersebut yakni ia merasa terpanggil dan diamanahi 10 cabang olahraga yang telah menunjuk dan mendukungnya sebagai Ketum KONI Kota Seribu Sungai itu.

Baca: Hasil Final Badminton Asia Team Championship 2018 - Tim Putri Jepang Berhasil Revans Atas China

Selain itu, ia juga berpengalaman memimpin Pengurus Cabang (Pengcab) gulat Banjarmasin selama dua masa bakti.

Pria yang berprofesi sebagai advokat ini, mengatakan, program kerja yang bakal dijalankannya jika terpilih, akan merombak sistem kepengurusan yang akan difungsikan secara efektif.

"Jangan hanya di atas kertas saja, misalnya di kepengurusan gulat ada yang bertugas mengawasi atau mengetuai dari pihak KONI Banjarmasin, begitu pula cabor lain, pencak silat, renang, dan lain-lain," ujarnya.

Selain formatur inti, nantinya ia juga akan memberdayakan pengurus harian yang bertugas menangani secara langsung cabor dan atlet.

Baca: Link Live Streaming Indosiar Semifinal Sriwijaya FC vs Bali United, Waspadai Spaso

Ia juga menyoroti dana yang digunakan pada keperluan KONI Banjarmasin. Sebagai lawyer, Fauzan mengaku sangat berhati-hati dalam penggunaan dana dari APBD tersebut, harus transparan darimana dana dan untuk apa digunakan dana tersebut.

"Karena ini menyangkut dana APBD, termasuk dana daerah, dalam penyerahan jabatan nanti harus diaudit, agar di kemudian hari tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan," pungkasnya.

Penulis: Mariana
Editor: Edinayanti
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved