B Focus Pesisir

Kotabaru Sering Krisis Air Bersih, Begini Penjelasan Direktur PDAM

DIREKTUR PDAM Kotabaru Noor Ipansyah mengakui persoalan air masih mendera masyarakat Kotabaru terutama musim kemarau.

Kotabaru Sering Krisis Air Bersih, Begini Penjelasan Direktur PDAM
BPost Cetak
bfokus

BANJARMASINPOST.CO.ID, KOTABARU - DIREKTUR PDAM Kotabaru Noor Ipansyah mengakui persoalan air masih mendera masyarakat Kotabaru terutama musim kemarau.

Menurut Ipansyah, persoalan utama yang menyebabkan krisis air bersih karena masih kurangnya embung/waduk untuk menampung sumber air baku yang dibangun pemerintah daerah.

Selama ini, kata dia, saat musim kemarau melanda, air baku yang diolah air bersih hanya mengandalkan Waduk Gunung Ulin ditambah Embung Tirawan yang pada 2016 lalu selesai dibangun dan dioperasikan.

Menurutnya, kedua sumber air baku tersebut hanya mampu menyediakan air dalam kondisi normal sekitar 500 ribu kubik.

Baca: Pelakor? Izin Kerja, Istri Bripda Fer Ternyata Dijemput Oknum Perwira, Diintai Mereka Berbuat Ini

Sementara keperluan sebanyak 12.000 pelanggan PDAM di Kotabaru sebesar 1,5 juta kubik.

"Berarti kita perlu sekitar lima embung. Saat ini sudah ada dua embung. Gunung Ulin dan Tirawan," ujarnya.

Ditambahkan Ipansyah, saat ini Kotabaru selain memiliki dua embung masing-masing bekapasitas 250 ribu kubik juga memiliki sembilan dam untuk di wilayah layanan Pulaulaut Utara.

Baca: Mimpi Kali Ye! Ridho Rhoma Ingin Main Film Bareng Lara Croft Tomb Raider

Namun dam hanya berfungsi menangkap air dan bersifat menampung sementara.

Oleh sebab itu, untuk memperpendek kemarau, ia berharap rencana pembangunan Embung Tirawan yang biayai pemerintah pusat melalui Balai Wilayah Sungai terealisasi tahun ini terealisasi.

Baca: Penyanyi Senior Ini Kecewa, di Indosiar Pendukung Banua Cuek-cuek, Kaya Tidak Kenal

"Diproyeksikan 2018 embung gunung Perak, tahun 2019 embung gunung Mandin, dan 2020 tambahan embung di Gunung ulin. Bila semua terealisaasi sampai 2021 tidak terjadi lagi krisis air. Bisakah terpenuhi kalau mengandalkan APBD. Kita bisa lihat sejarah, embung gunung Ulin dibagunkan dana CSR, tirawan APBN, dan rencana gunung Perak APBN," kata Ipansyah.

Maka dari itu, dengan ketidaktersediaan kemampuan APBD, diharapkan Ipansyah, paling tidak pemerintah daerah melalui APBD harus mengakomodir DED, pembebasan lahan, dan dokumen lingkungan.

Editor: Edinayanti
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved