Pilkada Serentak

Jangan Ada Mengkriminalkan Calon Kepala Daerah, Jusuf Kalla: Yang Susah OTT

"Yang penting jangan ada upaya mengkriminalkan calon," tegas Kalla usai menghadiri peresmian Pembukaan Sidang

Jangan Ada Mengkriminalkan Calon Kepala Daerah, Jusuf Kalla: Yang Susah OTT
TribunStyle
Jusuf Kalla, Jokowi dan SBY 

BANJARMASINPOST.CO.ID, MANADO - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan penundaan pengumuman tersangka kepada calon kepala daerah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) jangan dijadikan upaya untuk mengkriminalkan calon tertentu.

"Yang penting jangan ada upaya mengkriminalkan calon," tegas Kalla usai menghadiri peresmian Pembukaan Sidang Majelis Sinide Ke-79 Gereja Masehi Injili di Minahasa (GMIM) di Grand Kawanua Convention Center (GKCC) Jl. A. A. Maramis, Paniki Bawah, Manado, Sulawesi Utara, Senin, 19/3/2018.

JK menjelaskan keputusan penundaan itu memiliki efek baik dan buruk.

"Ya memang ada baik‎ dan ada juga akibat negatifnya, kalau tidak ya sama saja," ujar pria asal Sulawesi Selatan ini.

Bahkan, kata Kalla, akan lebih susah jika yang bersangkutan dijadikan tersangka saat calon itu menang dalam Pilkada.

"Kalau tersangka setelah menang lebih susah lagi, lebih susah lagi prosesnya, dan OTT (Operasi Tangkap Tangan) itu kan susah ditundakan, hampir semuanya kan OTT," tuturnya.

Polemik terkait rencana pengumuman tersangka oleh KPK menimbukan pro dan kontra.

Sebelumnya diberitakan, Menkopolhukam Wiranto mengimbau KPK agar menunda pengumuman tersangka kasus korupsi oleh calon kepala daerah peserta Pilkada serentak 2018 sampai proses pemilihan selesai, saat ditemui di Hotel Millenium, Jakarta Pusat, Selasa (13/3/2018) lalu.

Namun, hal itu disesalkan oleh Direktur Eksekutif Perludem, Titi Anggraini.

Menurut Titi, jika pengumuman tersebut sampai ditunda maka Indonesia sebagai negara hukum telah dikangkangi oleh proses politik, dimana seharusnya hukum harus berdiri sesuai proses yang hukum yang alamiah.

"Kemudian, ditunda karena status mereka sebagai calon maka ini memperlihatkan secara telanjang mata, bahwa ada diskriminasi terhadap warga negara, apa bedanya terhadap warga negara biasa dengan calon," papar Titi di kawasan Cikini, Jakarta, Sabtu (17/3/2018).

Sedangkan, Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengusulkan Pemerintah agar membuat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) terkait penggantian calon peserta pilkada yang tersangkut kasus pidana.

Saut mengatakan, membuat perppu untuk mengganti peserta pilkada yang tersangkut kasus pidana lebih baik daripada meminta penundaan proses hukum.

"Lebih elegan solusinya bila sebaiknya pemerintah membuat perppu pergantian calon terdaftar, bila tersangkut pidana, daripada malah menghentikan proses hukum yang memiliki bukti yang cukup, ada peristiwa pidananya," kata Saut melalui pesan singkat, Selasa (13/3/2018) lalu.

Editor: Didik Trio
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved